Perkuat Ekosistem Riset Dan Pengabdian, Unila Gelar FGD Mitra Strategis
Perkuat Ekosistem Riset Dan Pengabdian, Unila Gelar FGD Mitra Strategis. Foto Unila--
RADARLAMPUNG.CO.ID - Universitas Lampung (Unila) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan focus group discussion (FGD) bertajuk Penguatan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian tahun 2025, di ruang Sidang utama lantai dua Rektorat, pada Kamis, 27 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri para pimpinan dan perwakilan mitra strategis baik instansi pemerintah daerah, lembaga teknis, BUMN/BUMD, dosen peneliti.
Serta, perwakilan fakultas yang menjadi mitra utama dalam penyusunan arah kebijakan riset dan pengabdian yang lebih terstruktur, aplikatif, dan berbasis kebutuhan daerah.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Ayi Ahadiat S.E., M.B.A., saat membuka kegiatan dan menyampaikan beberapa arahan strategis.
Ia dalam sambutannya menekankan, riset dan pengabdian harus mulai diarahkan untuk memperkuat ekosistem inovasi regional, terutama dalam konteks implementasi RPJMD di tiap kabupaten dan kota.
Menurutnya, banyak agenda strategis pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan akademik, mulai dari perumusan kebijakan, penyelesaian persoalan sosial, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan komoditas unggulan berbasis data dan kajian ilmiah.
“Setiap daerah memiliki isu strategis dalam RPJMD-nya. Itu mandat politik kepala daerah yang harus dijalankan. Unila siap mendampingi agar agenda-agenda tersebut dapat terlaksana melalui riset dan pengabdian yang kuat dan relevan,” tegasnya.
Prof. Ayi juga menyoroti pentingnya membangun kemitraan yang tidak berhenti pada MoU atau kegiatan seremonial, melainkan harus terstruktur menjadi program jangka panjang yang berkesinambungan.
Menurutnya, keberhasilan riset dan pengabdian sangat bergantung pada kedalaman kolaborasi antara kampus dan mitra eksternal.
Prof Ayi, menegaskan, FGD ini harus menghasilkan kesepahaman dan komitmen baru untuk memperbaiki pola kerja sama yang selama ini masih bersifat parsial.
“Kita harus menyamakan persepsi, menyesuaikan kebutuhan, dan menyusun bentuk kerja sama yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya bertemu dan menandatangani dokumen. Kita harus memastikan praktik di lapangan berjalan sesuai tujuan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran perwakilan pemerintah daerah dari berbagai kabupaten dan kota, seperti Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD Pringsewu, Bappeda Tulang Bawang Barat, Dinas Perikanan Pringsewu, serta Balitbangda Lampung Timur.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
