MBG Lampung Dievaluasi Total, Tekankan Mutu Menu dan Dampak Ekonomi Desa

RADARLAMPUNG.CO.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 sekaligus Persiapan Tugas Satuan Tugas (Satgas) MBG Tahun 2026, Selasa 20 Januari 2026, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, capaian pelaksanaan MBG di Provinsi Lampung sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. 

Program tersebut telah menjangkau sekitar 2,3 juta siswa dengan realisasi capaian mencapai 108 persen.

“Alhamdulillah, capaian kita secara proporsionalitas kemungkinan menjadi yang tertinggi secara nasional. Ini tentu hasil kerja bersama, baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Mirza usai memimpin rapat, Selasa 20 Januari 2026.

BACA JUGA:Bongkar Komplotan Pencurian Ternak Lintas Kabupaten, Polres Pringsewu Sebut Terindikasi Juga Pelaku Curanmor

Menurutnya, evaluasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan MBG pada 2026. 

Ke depan, Pemprov Lampung mendorong agar program MBG dapat terintegrasi dengan berbagai program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.

“Kita ingin MBG tidak hanya soal makan bergizi, tetapi juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan menjadi fokus kita di 2026,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Mirza juga menyoroti evaluasi menu MBG yang sempat dikeluhkan sejumlah orang tua siswa dan viral di media sosial. 

BACA JUGA:Hanya Sampai Besok! Deretan Promo Chandra Superstore dari Daily Meal Hingga Super Fresh

Ia menegaskan perlunya pengetatan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program.

“Saya sudah tekankan betul soal SOP. Standarisasi harus diperkuat, mulai dari menu, infrastruktur, kualitas bahan, hingga bahan makanan yang digunakan,” kata Mirza.

Terkait upaya memastikan bahan pangan MBG berasal dari wilayah setempat, Mirza mengakui bahwa Lampung sebagai daerah penghasil pangan masih menghadapi tantangan kesiapan rantai pasok di tingkat desa.

“Setiap desa itu sebetulnya punya potensi pasar ribuan porsi per hari, tapi supply chain-nya belum siap. Akhirnya masih banyak yang mengambil dari luar wilayah, bahkan dari Bandar Lampung. Nah, ini yang akan disiapkan melalui program pemerintah kabupaten dan kota, agar desa-desa mampu men-support kebutuhan MBG,” jelasnya.

Sumber: