Hearing Perizinan Komisi I DPRD Bandar Lampung Digelar Tertutup, Media Tak Diperkenankan Meliput

RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung guna membahas persoalan perizinan. 

Namun, pelaksanaan hearing tersebut berlangsung secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh awak media.

Rapat tertutup itu dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Romi Husin, anggota Komisi I Hendra Mukri, serta Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung Febriana.

Sejak awal pelaksanaan rapat, awak media tidak diperkenankan masuk ke ruang pertemuan untuk mengikuti jalannya pembahasan.

BACA JUGA:Terbongkar! Dugaan Korupsi Berjamaah DPRD Lampung Utara 2022, Kejati Tahan Tiga Pejabat DPRD Lampura

Saat hendak melakukan peliputan, anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Hendra Mukri meminta awak media menunggu di luar ruang rapat. Ia menyampaikan bahwa terdapat hal-hal yang belum bisa disampaikan kepada publik.

“Nanti ya, belum bisa masuk. Ada hal yang mau kita bicarakan. Silakan tunggu di luar,” ujar Hendra Mukri.

Pelaksanaan hearing secara tertutup tersebut menimbulkan perhatian, mengingat isu perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan iklim investasi, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan daerah.

Usai hearing berlangsung, Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung Febriana belum memberikan penjelasan terkait substansi pembahasan rapat. Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia mengarahkan agar penjelasan diminta langsung kepada pihak Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung.

BACA JUGA:Realisasi Diduga Tak Sesuai, Komisi I DPRD Bakal 'Bedah' Dana Wisata Rohani

“Saya belum bisa komentar. Silakan langsung wawancara dengan Komisi I agar lebih jelas,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung Romi Husin juga menyarankan awak media untuk meminta keterangan kepada anggota Komisi I lainnya.

“Wawancara sama Bang Hendra saja ya,” kata Romi Husin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari DPRD maupun DPMPTSP terkait hasil dan pokok-pokok pembahasan hearing tersebut. Kondisi ini membuat publik belum memperoleh gambaran utuh mengenai isu perizinan yang dibahas dalam rapat tersebut.

Sumber: