Rp100 Triliun Komoditas Lampung Belum Terhilirisasi, Ini PR Besar Ekonomi Daerah
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.--
RADARLAMPUNG.CO.ID — Ketergantungan tinggi terhadap komoditas mentah masih menjadi persoalan besar perekonomian di Lampung.
Di tengah capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menyentuh Rp520 triliun pada 2025, Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti belum optimalnya hilirisasi sebagai pekerjaan rumah utama daerah.
Menurut Mirza, kekuatan ekonomi Lampung saat ini masih ditopang sektor primer. Dari total Rp150 triliun nilai komoditas primer, baru sekitar Rp40–50 triliun yang telah melalui proses hilirisasi.
Artinya, sekitar Rp100 triliun komoditas masih keluar dari daerah dalam bentuk mentah tanpa memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat.
BACA JUGA:Safari Ramadan 20 Kecamatan, Eva Dwiana Pastikan Kenyamanan Ibadah Bagi Warga Bandar Lampung
“Komoditas primer kami itu 150 triliun. Baru sekitar 40 triliun hingga 50 triliun yang terhilirisasi. 100 triliun itu belum terhilirisasi. Kalau kita mampu melakukan hilirisasi, satu gelas kopi misalnya, nilainya bisa naik 10 kali lipat,” ujar Mirza.
Kondisi ini berdampak langsung pada potensi pendapatan daerah dan kesejahteraan pelaku usaha.
Tanpa pengolahan lanjutan, Lampung hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar dinikmati daerah atau negara lain yang mengolahnya.
Permasalahan lain muncul pada sektor UMKM ekonomi kreatif (ekraf). Dari 480 ribu UMKM yang tercatat, sebagian besar dinilai masih bergerak di sektor dan produk serupa, sehingga memicu persaingan ketat di level bawah.
BACA JUGA:DPRD Lampung Tekankan Nilai Tambah EBT untuk Kesejahteraan Rakyat
Mirza mengungkapkan, terdapat sekitar 3.000 merek keripik singkong di Lampung. Banyaknya produk sejenis tanpa diferensiasi dan strategi pasar yang kuat membuat pelaku UMKM saling berebut pasar yang sama, bahkan berpotensi saling melemahkan.
“Saya cek ada 3.000 merek keripik singkong di Lampung. Akhirnya persaingannya sangat kencang di bawah. Kita butuh kolaborasi dengan Kementerian Ekraf untuk melakukan akurasi dan kurasi. UMKM yang sudah go global harus kita tarik untuk membangun supply chain bagi pelaku di bawahnya agar mereka bisa bangkit bersama, bukan justru saling mematikan,” tegasnya.
Masalah kurasi, manajemen rantai pasok, hingga branding menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
Tanpa pembenahan manajemen dan inovasi, potensi multiplier effect UMKM ekraf sulit maksimal, meski daya beli masyarakat Lampung disebut tengah meningkat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
