Mirza Jadikan Program HKTI Selaras dengan Kebijakan Pemprov Lampung

RADARLAMPUNG.CO.ID – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 Rahmat Mirzani Djausal menegaskan program-program yang selama ini diperjuangkan HKTI akan terus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Mirza yang juga Gubernur Lampung dalam musyawarah daerah HKTI Provinsi Lampung, pada Jum'at 31 Juli 2026 di Balai Keratun. 

Menurutnya, organisasi petani tidak cukup hanya menjadi wadah aspirasi, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertanian dari hulu hingga hilir.

"Ke depan program-program yang sejalan dengan visi HKTI akan menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. HKTI harus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah," ujar Mirza.

BACA JUGA:Progres Tembus 50 Persen, Proyek Jalan Dana Pinjaman Pemprov Lampung Target PHO September

Ia mengatakan Lampung merupakan daerah yang menggantungkan kekuatan ekonominya pada sektor pertanian. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian, sementara sekitar 60 persen dari 2,4 juta keluarga di Lampung berprofesi sebagai petani.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat kesejahteraan petani menjadi penentu kemajuan daerah.

"Kalau petaninya sejahtera, desa bergerak, ekonomi daerah juga akan tumbuh," katanya.

Mirza mengaku telah lama mengikuti perjalanan HKTI sejak 2007 ketika Prabowo Subianto memimpin organisasi tersebut di tingkat nasional. Dari organisasi itulah, kata dia, lahir berbagai gagasan mengenai ketahanan pangan, koperasi, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA:Dirolling, Pejabat Baru Pringsewu Diminta Jauhi KKN

Selama memimpin HKTI Lampung pada periode sebelumnya, Mirza mengaku melihat langsung persoalan mendasar yang dihadapi petani, mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, harga hasil panen yang kerap jatuh saat musim panen raya, hingga rendahnya pendapatan petani.

Ia menyebut rata-rata keuntungan bersih petani padi sebelumnya hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan. Setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sisa pendapatan yang tersedia sangat terbatas sehingga banyak keluarga petani kesulitan membiayai pendidikan anak maupun memenuhi kebutuhan gizi.

"Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Anak petani banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan konsumsi protein masyarakat juga masih rendah," jelasnya.

Karena itu, HKTI bersama Pemprov Lampung mendorong berbagai program untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani.

Sumber: