Pangsa Pasar Baru 6–8 Persen, Kadin Desak Perda Ekonomi Syariah Lampung
Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi dan Advokasi Kebijakan bertema Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah, Inklusi Gender, dan Pengarusutamaan Environmental, Social, and Governance (ESG) Berbasis Maqasid Al-Syariah di Provinsi Lampung, Selasa 26 Okto-Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---
RADARLAMPUNG.CO.ID – Pangsa pasar perbankan syariah yang masih berkisar 6–8 persen menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung meminta pemerintah provinsi menghadirkan regulasi khusus melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Permintaan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi dan Advokasi Kebijakan bertema Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah, Inklusi Gender, dan Pengarusutamaan Environmental, Social, and Governance (ESG) Berbasis Maqasid Al-Syariah di Provinsi Lampung, Selasa 26 Oktober 2026.

Focus Group Discussion (FGD) Diseminasi dan Advokasi Kebijakan bertema Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah, Inklusi Gender, dan Pengarusutamaan Environmental, Social, and Governance (ESG) Berbasis Maqasid Al-Syariah di Provinsi Lampung, Selasa 26 Okto-Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Kadin Lampung itu menjadi bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Lampung 2026. Diskusi menghadirkan anggota Kadin, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Biro Perekonomian Pemprov Lampung.
BACA JUGA:PTBA Raih Satyalancana Wira Karya, Tegaskan Komitmen Kinerja dan Pelayanan Unggul
Wakil Ketua Umum Kadin Lampung Romi J Utama mengatakan, pembentukan Perda menjadi salah satu langkah yang ingin didorong dunia usaha untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.
Menurutnya, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif perbankan maupun pelaku usaha. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan yang terarah juga diperlukan agar perbankan syariah mampu berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional.
"Kami sebagai perwakilan dunia usaha sangat ingin agar Provinsi Lampung memiliki Perda tentang Keuangan dan Ekonomi Syariah," kata Romi.
Dia menilai, regulasi daerah dapat memperkuat berbagai program yang telah berjalan sekaligus mendorong percepatan inklusi keuangan syariah. Kadin berharap gagasan tersebut mendapat perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
BACA JUGA:Beredar Luas Link Phishing BSU 2026, Kenali Modus Penipuannya Supaya Tidak Kecolongan
Romi menyebut, hasil FGD akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi melalui tim khusus sebelum disampaikan kepada gubernur. Dengan demikian, diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi masukan kebijakan.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Lampung yang juga Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Lampung, Ardiansyah, menilai intervensi pemerintah melalui regulasi diperlukan untuk memperkuat posisi perbankan syariah.
Dia menyoroti pangsa pasar dan aset perbankan syariah yang, menurut paparannya, masih berada pada kisaran 6–8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan sektor keuangan syariah di tengah dominasi perbankan konvensional.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


