RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi I DPRD Bandarlampung dibuat geram oleh ulah sejumlah lurah. Ihwalnya, tak satu pun lurah datang dalam undangan hearing yang dijadwalkan Komisi I hari ini (22/3). Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Hanafi Pulung menuturkan, menindaklanjuti hasil rapat Komisi I pada Selasa (9/3) silam, yakni terkait pembahasan penggunaan dana kelurahan tahun 2020, maka pihaknya bermaksud mengadakan rapat dengan pihak kelurahan. Setidaknya, ada lima kelurahan yang diundang rapat pukul 10.00 WIB hari ini. Kelimanya yakni Lurahan Rajabasa, Rajabasa Raya, Gedong Meneng, Kotakarang, dan Keteguhan. Namun, tak satupun lurah yang hadir. \"Ini ada apa? Kami hari ini memanggil lima lurah sebagai sampel, tapi tak ada yang hadir. Padahal kami berharap mereka datang bersama ketua pokmas serta jajaran lainnya, untuk meminta penjelasan realisasi dana kelurahan 2020,\" ucap Pulung kepada Radarlampung.co.id. Menurutnya, pemanggilan dilakukan pihaknya bukan tanpa alasan. Melainkan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Di mana, berdasarkan informasi yang didapatnya, banyak laporan realisasi tidak sesuai fakta di lapangan. \"Hari ini dijadwalkan untuk sampel beberapa kelurahan beda wilayah, tapi tidak ada yang datang. Kita memanggil berdasarkan keluhan masyarakat, yang mengeluh tentang infrastruktur. Diduga banyak penyelewengan yang dikelola oleh kelurahan,\" sebutnya. Yang disayangkan, hal serupa tidak hanya terjadi kali ini saja. \"Ini sudah dua kali pemanggilan. Pemanggilan pertama kami masih memaklumi karena mungkin saat itu mereka masih sibuk dengan kondusifitas Pilkada. Tapi ini kok kembali tak datang. Ini pelecehan!\" sesal politisi PDI Perjuangan tersebut. Pihaknya berharap segera ada penjelasan dari pihak kelurahan terkait sikap yang sangat disesalkannya tersebut. \"Yang cukup buat kami meradang, mereka tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas,\" tukasnya. Sementara, Lurah Rajabasa Deki Elman Soni sebagai salah satu lurah yang diundang saat dikonfirmasi Radarlampung.co.id membenarkan perihal ketidakhadirannya. Deki menuturkan, ketidakhadirannya lantaran belum ada jawaban dari wali kota atas koordinasi yang dilakukan pihaknya terkait hal tersebut. \"Itu kami lapor dengan bu wali, sampai sekarang belum ada tanggapan dari bu wali,\" sebutnya saat dikonfirmasi via telepon. Menurut Deki, ada baiknya penjelasan terkait realisasi dana kelurahan dapat dikonfirmasi via Inspektorat. Bukan para lurah. \"Saat ini sedang tahap pemeriksaan dan pembinaan oleh Inspektorat. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ke Inspektorat dahulu,\" pungkasnya. (sur)
Kategori :