RADARLAMPUNG.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4). Kehadiran beberapa menteri mewakili Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP). Airlangga menegaskan, pemerintah serius untuk membahas revisi UU PPP. Menurutnya, penyelesaian perubahan UU PPP menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inskonstituional bersyarat. Ia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati perubahan pada UU PPP. “Penyelesaian RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 hendaknya dapat segera diselesaikan dan disepakati, sebagai dasar untuk menyusun perbaikan UU Cipta Kerja,” tutur Menko Airlangga saat rapat dengan Baleg DPR. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, perbaikan UU Ciptaker sangat ditunggu pemerintah. Sebab, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini mendapat banyak tantangan dari perkembangan global. Airlangga menegaskan, Indonesia memerlukan berbagai terobosan dan inisiatif terutama dalam upaya meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap dilakukan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kembali berada di jalur positif. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan hyper-regulation. Pada rapat kerja pembahasan revisi UU PPP kali ini, pemerintah menyerahkan sebanyak 362 DIM. Terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM dihapus. RUU Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini diinisiasi DPR. Menko Airlangga menegaskan, pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU PPP. \"Pemerintah telah sungguh-sungguh mempelajari dan membahas RUU tersebut, serta telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan telah pula mengundang akademisi untuk memberikan masukan yang diperlukan,” ujar Airlangga. (rls/ais)
Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker
Kamis 07-04-2022,20:35 WIB
Editor : Alam Islam
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Minggu 18-08-2024,11:06 WIB
Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka 20 Agustus, Ada 250.407 Formasi, Talenta Baru Siapkan Syarat Lengkapnya Sekarang
Minggu 18-08-2024,11:27 WIB
Herman H.N.-Umar Ahmad Bakal Melaju ke Pilgub 2024? Begini Pandangan Pengamat Politik Menilainya
Minggu 18-08-2024,16:49 WIB
Segera Dibuka, Ini Rincian Formasi CPNS Kejaksaan 2024
Minggu 18-08-2024,13:23 WIB
Satresnarkoba Polres Tanggamus Lampung, Bekuk Empat Tersangka Tindak Pidana Narkoba
Minggu 18-08-2024,10:03 WIB
Wajah Baru Pada Event-Event Besar, Humas Unila Kenalkan Maskot Terbaru Rusanila di PKKMB
Terkini
Minggu 18-08-2024,20:35 WIB
Nanda-Antonius Kantongi Rekom PKB untuk Maju Pilkada Pesawaran 2024
Minggu 18-08-2024,19:39 WIB
Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI Untuk Negeri
Minggu 18-08-2024,17:43 WIB
Kabar Terbaru Pilkada Tulang Bawang, PKB Resmi Usung Qudrotul Ikhwan - Hamka Hasan
Minggu 18-08-2024,17:07 WIB
Pj. Gubernur Samsudin Apresiasi Busana Adat Lampung Jadi Salah Satu Terbaik Dalam Peringatan HUT RI Ke-79
Minggu 18-08-2024,17:04 WIB