Soal Anggaran Pengawasan Pilkada, Kemendagri Undang Bawaslu dan Pemkab Lamteng

radarlampung.co.id – Belum sepakatnya nilai anggaran pengawasan Pilkada Lampung Tengah 2020 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang kedua belah pihak, Senin (4/11). Ketua Bawaslu Lamteng Harmono mengatakan, pertemuan itu untuk menyelesaikan masalah anggaran pengawasan Pilkada Lamteng 2020. ”Dari Pemkab Lamteng juga diundang. Kita harap bupati langsung hadir supaya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa langsung ditandatangani,\" kata Harmono, Sabtu (2/11). Harmono melanjutkan, Bawaslu menginginkan anggaran minimal Rp23 miliar. \"Sudah beberapa kali dibahas. Minimal kita sepakati Rp23 miliar. Supaya proses pengawasan bisa segera berjalan. Pada akhir November ini, minimal kita sudah rekrutmen Panwascam,\" ungkapnya. Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bawaslu Lamteng terus mematangkan nilai anggaran yang diberikan untuk pengawasan Pilkada 2020. Hal ini menyebabkan penandatanganan NPHD belum juga terlaksana. Ketua TAPD Lamteng Adi Erlansyah menyatakan negosiasi terus berjalan. \"Negosiasi jalan terus. Menaikkan tawaran dari Rp17,5 miliar menjadi Rp19 miliar. Tapi, Bawaslu masih tetap bertahan sekitar Rp24 miliaran kalau nggak salah. Artinya bukan stagnan, karena kita telah menaikkan nilai anggaran,\" katanya. (sya/ais)