Tangani Kemiskinan, Pemprov Lampung Optimalkan Tim Koordinasi Pengetasan Kemiskinan

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membentuk tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah. Tujuannya guna mengatasi angka kemiskinan Lampung yang mencapai 1,09 juta jiwa, atau 12,76 persen jumlah penduduk --berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020 lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, Pemprov saat ini tengah mengoptimalkan penggulangan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturam Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020. \"Kita buat sekretariat kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita harap kedepan bisa menekan angka kemiskinan di Lampung. Kata kuncinya komitmen dimana Bu Wagub selaku ketua, Bappeda Sekretaris dan Pak Gub Pembina,\" tuturnya, Selasa (2/3). Menurutnya, ada dua program yang akan dicanangkan Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta jaminan sosial. Dengan tim itu, Mulyadi mengharapkan adanya sinergitas bersama semua OPD, instansi vertikal, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi untuk secara optimal mengurangi angka kemiskinan. Pihaknya juga akan mendata masyarakat miskin di Lampung secara rinci. Namun, untuk meretas kemiskinan, menurutnya perlu dukungan bersama, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak. \"Terpetakan dari data BPS daerah yang berkontribusi seperti Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Namun dari data terpadu kesejateraan sosial (DTKS) lebih rinci lagi dan ini menjadi masukan buat kami,\" ucapnya. Pihaknya pun akan terus mengevaluasi program kemiskinan. Dan target 2024 diharapkan masalah kemiskinan di Lampung membaik. \"Apalagi saat ini ada pandemi Covid-19, ada banyak pengangguran dan butuh pemulihan ekonomi serta kesehatan. Perlu harmonisasi semua pihak. Kita harapkan sekitar 10 persen bisa turun. 2024 lebih baik,\" ungkapnya. (pip/sur)