radarlampung.co.id - Menuju pilwakot tahun depan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung mulai melakukan pemetaan daerah rawan politik uang. Dari pemetaan tersebut, sebanyak tiga Kecamatan dianggap rawan dengan politik uang. Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansyah mengatakan tiga daerah tersebut adalah Panjang, Telukbetung Barat dan Telukbetung Utara. Di mana, hal ini disebabkan beberapa hal. Salahsatunya akses jangkauan. \"Sebabnya salahsatunya adalah akses. Ini berdasarkan pemetaan pilkada sebelumnya. Tapi tidak merata di setiap kelurahan di tiga kecamatan itu, \" ucapnya, Senin (9/12). Dia mengaku, tiga kecamatan tersebut akan dilakukan pengawasan ekstra. Beberapa waktu lalu juga, Kecamatan Panjang menjadi daerah pertama yang mendeklarasikan tolak politik uang. \"Artinya, termasuk di Panjang, gaung anti politik uang akan lebih kita optimalkan, \" tandasnya. Dia juga menekankan terhadap seluruh masyarakat agar menjauhi praktik politik uang menuju dan sampai pelaksanaan Pilwakot tahun depan. \"Kami juga memibta masyarakat cerdas dalam memilih. Sesuai dengan hati nurani dan sepak terjang paslon, \" ucapnya. Sebelumnya Bawaslu Bandarlampung melaunching kelurahan anti politik uang di lapangan Baruna Panjang, Bandarlampung, Rabu (4/12). Kendati demikian hal ini ditekan jangan sampai menjadi ceremonial saja. Sebab, penanganan politik uang yang terpenting adalah bagaimana komitmen pengawas pemilu dari lapisan atas hingga paling dasar. Hal itu diungkapkan oleh Akademisi Universitas Lampung, Budi Kurniawan. Kepada Radar Lampung, dia menegaskan selama ini politik uang terjadi lantaran ketidaktegasan pengawas yang terkesan membiarkan persoalan tersebut. \"Jangan cuma jadi sekedar festival saja untuk mengisi kegiatan. Politik uang itu akan hilang jika aturan itu ditegakkan. Selama ini kan banyak pelanggaran di depan mata yang terkesan didiamkan saja oleh Bawaslu, \" tandasnya. Budi melanjutkan, posisi sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) juga tidak bisa memiliki fungsi yang kuat sebab hanya sebagai penyamaan persepsi antar lembaga yang ada di dalamnya. \"Soal perekrutan penyidik dan penuntut hukum pemilu saya rasa itu salahsatu solusi. Tetapi integritas penegak hukumnya juga penting sekali. Seharusnya Bawaslu juga seperti KPK yang juga bisa menuntut dan menyidik, \" ucapnya. Masih kata Budi, menekankan kepada seluruh pengawas Pemilu, agar memiliki komitmen dalam pengawasan. Sebab, bakalan tidak terlaksana penanggulangan dan antisipasi politik uang yang melibatkan masyarakat, jika pengawas tidak menerapkan aturan secara tegak. \"Intinya pengawas harus berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum pemilu. Sebab pendidikan politik terhadap masyarakat juga belum menjamin. Realistis saja. Masyarakat kita masih miskin. Dan kondisi ini tentunya berpotensi besar menyuburkan politik uang, \" tandasnya. (abd/wdi)
Awas ! Tiga Kecamatan di Bandarlampung Ini Rawan Politik Uang
Senin 09-12-2019,23:16 WIB
Editor : Widisandika
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 28-10-2024,09:54 WIB
Serbu Praktis Link DANA Kaget Rp 200 Ribu, Cairkan Saldo Gratis Lewat Tutorial Hari Ini
Senin 28-10-2024,08:51 WIB
Promo Indomaret Senin 28 Oktober 2024, Dapatkan Diskon Oatmeal Rp 36 Ribu Bikin Sarapan Makin Spesial
Senin 28-10-2024,07:36 WIB
Cepat Sikat Link DANA Kaget Senin 28 Oktober 2024, Raih Saldo Gratis Senilai Rp 245 Ribu Hari Ini
Senin 28-10-2024,14:33 WIB
Dapatkan Diskon Vitamin Tulang Rp 45 Ribu Lewat Promo Indomaret Lampung Hari Ini
Senin 28-10-2024,17:20 WIB
Jangan Ketinggalan Link DANA Kaget Terbaru, Ada Saldo Gratis Rp 278 Ribu Cukup Sekali Tap Tautan
Terkini
Senin 28-10-2024,17:46 WIB
Peringatan Sumpah Pemuda Wajib Jadi Momentum Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
Senin 28-10-2024,17:20 WIB
Jangan Ketinggalan Link DANA Kaget Terbaru, Ada Saldo Gratis Rp 278 Ribu Cukup Sekali Tap Tautan
Senin 28-10-2024,17:19 WIB
Titipkan Pringsewu, Jokowi Minta Ririn-Win Fokus Pertanian dan Infrastruktur
Senin 28-10-2024,15:41 WIB
Resmi Terbentuk, Ini Susunan AKD DPRD Provinsi Lampung
Senin 28-10-2024,15:01 WIB