KPM Pertanyakan Macetnya Pencairan BPNT

RADARLAMPUNG.CO.ID - Warga Pekon Kaurgading, Kecamatan Pematangsawa, Tanggamus mempertanyakan macetnya pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2021. Biasanya diterima satu bulan sekali. Menurut Mat Nuri, suami dari Rosdawati selaku penerima BPNT, sejak Juni lalu belum bisa mencairkan bantuan berupa beras, telur ayam dan kacang hijau di e-Warung. \"Sudah sejak Juni, istri saya belum menerima pencairan BPNT. Makanya kami bingung, ini ada apa,\" kata Mat Nuri. Ditambahkan, hal tersebut sudah dilaporkan kepada pendamping BPNT kecamatan. Namun dirinya tidak mendapat jawaban maupun penjelasan yang akurat. \"Sudah saya sampaikan kepada pendamping kecamatan, namanya Beni, agar bagaimana bantuan bisa cair. Tapi Beni hanya mengaku sudah berusaha maksimal dalam mencairkan bantuan. Walaupun hasilnya masih nihil,\" ucap Mat Nuri Dirinya berharap agar BPNT segara ada kepastian dalam pencairannya. \"Saya harap ada solusinya, agar BPNT segera cair,\" kata dia. Warga lainnya, Syahbuddin mengungkapkan, istrinya atas nama Helma sudah enam bulan tidak menerima BPNT. Bukan hanya istrinya, tapi ada 18 orang lain di Pekon Kaurgading yang belum mendapat bantuan. \"Kalau istri saya, enam bulan belum cair-cair BPNT-nya. Bahkan ada dua tetangga saya atas nama Zariyah dan Sariah sudah sembilan bulan, terhitung dari akhir 2020 belum mendapat pencairan BPNT. Jadi warga ini berharap agar ada kejelasan mengenai pencairan BPNT,\" kata dia. Sementara, pendamping BPNT Kecamatan Pematangsawa Beni, mengaku banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami kekosongan dalam beberapa bulan. Namun Beni tidak merinci apa saja kendalanya. Ia hanya menjawab bahwa NIK KPM tidak valid dengan data di Disdukcapil. \"Memang banyak KPM yang mengalami kekosongan. Sebab NIK tidak valid dengan data di Disdukcapil,\" kata Beni. Namun saat ditanya lebih detail mengapa sampai tidak valid, Beni tidak memberikan komentar. Sementara Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Tanggamus Zulfadli mengakui ada sebagian KPM yang belum menerima realisasi pencairan BPNT. \"Saya lagi coba hubungi koordinator daerah (Korda) dan pendampingnya. Memang ada sebagian tidak cair karena datanya tidak padan dengan data Dukcapil. Kebijakan Kemensos, penerima bansos harus padan datanya dengan Dukcapil,\" kata Zulfadli. Dilanjutkan, seharusnya KPM melapor ke petugas pendampingnya dan puskesos agar dilakukan perbaikan dengan menyampaikan dokumen kependudukannya. Baik KK maupun e-KTP. Selain itu, kata Zulfadli, ada kemungkinan warga yang tadinya mendapat bantuan kemarin, tahun ini justru tidak, karena dianggap sudah mampu. \"Ya, harusnya ada pemberitahuan dari pekon kepada KPM yang dihapus. Perbaikan dan penghapusan data memang ranahnya pemerintah pekon. Kalau pendamping, sifatnya mendampingi agar program terlaksana dengan baik,\" pungkas Zulfadli. (ehl/rnn/ais)