Tok ! DPRD dan Pemkot Metro Sepakati Tiga Raperda

RADARLAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II bersama Walikota dan Wakil Walikota  Metro, pada Jum\'at (5/3). Paripurnai itu beragendakan tentang pengambilan keputusan bersama terhadap tiga  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution, dan berlangsung di Ruang Sidang DPRD setempat. Adapun tiga Raperda yang disampaikan oleh DPRD adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Tondi menjelaskan, latar belakang Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II  Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus. Wali kota Metro Wahdi, dalam sambutannya menanggapi Raperda Pansus satu terkait daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal, tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi daerah dengan menekan faktor penghambat iklim investasi serta mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal. “Pemerintah Daerah juga harus dapat menciptakan hukum ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah, ketersediaan tenaga kerja,  serta dukungan masyarakat,” ujarnya. Lanjutnya atas tanggapan Raperda Pansus 2 (dua) tentang upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Metro dapat mewujudkan Kota Metro yang Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya. “Kita juga harus bisa menangani permasalahan kemiskinan yang mendesak, kita sebagai pemerintah memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah,” tuturnya. Tidak hanya itu, dalam mewujudkan tujuan tersebut, Wahdi menyampaikan bahwa pemerintah harus bekerja keras menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik, dalam penanggulangan kemiskinan. “Untuk itu, kita perlu mengakomodir program penanggulangan kemiskinan di Kota Metro yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efesien dan akuntabel  ke dalam sebuah Peraturan Daerah,” tutupnya. (pip/wdi)