RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Hippun Pemekonan (BHP) Tanggamus berharap kenaikan tunjangan. Hal ini disampaikan Ketua BHP Banjaragung, Kecamatan Gunungalip Khupron saat audiensi DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Tanggamus dengan Bupati Dewi Handajani dan Wakil Bupati AM. Syafi\'i, di ruang rapat bupati.
Menurut Khupron, selama ini aparat BHP baru sebatas menerima uang tunjangan dan operasional. Tidak seperti aparat pekon yang mendapat penghasilan tetap (siltap).
Besaran besaran tunjangan untuk ketua BHP sebesar Rp600 ribu per bulan, wakil ketua Rp450 ribu per bulan, sekretaris Rp400 ribu dan anggota Rp300 ribu per bulan.
\"Tunjangan tersebut dibayar per termin saat pencairan dana desa. Tunjangan yang ada saat ini kami rasa kecil. Kami harap kepada bupati agar ada kenaikan di tahun 2021,\" kata Khupron.
Ketua DPD ABPEDSI Tanggamus ini menuturkan, pihaknya juga meminta pemkab memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota BHP melalui bimbingan teknis.
\"Tujuan bimtek agar anggota BHP dapat mengetahui apa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi),\" sebut dia.
Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handajani menyambut baik kunjungan silahturahmi dari jajaran ABPEDSI yang baru terbentuk 23 Agustus silam.
Terkait usulan yang disampaikan, Dewi menyatakan, peningkatan kapasitas melalui bimtek sangat diperlukan. \"Nanti untuk teknisnya akan dibahas oleh Dinas PMD dan bagian Tapem,\" kata bupati.
Lalu aspirasi peningkatan tunjangan, menurut bupati, hal itu ditampung dulu. \"Terkait kenaikan tunjangan, kami tampung dulu. Ini akan menjadi bahan masukan bagi kami,\" tegas Dewi.
Ditambahkan Wakil Bupati Tanggamus AM. Syafi\'i, organisasi ABPEDSI yang anggotanya adalah BHP harus terus solid dan kompak.
\"Ingat, jangan sampai terjadi dualisme, ABPEDSI harus terus kompak,\" pesan Syafi\'i. (ehl/rnn/ais)