BPK Ungkap BUMD Milik 3 Pemda Ini Butuh Perhatian

radarampung.co.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung juga menjabarkan beberapa persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Lampung yang tergolong masih butuh perhatian Pemda setempat dalam pengelolaannya. Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Lampung Hari Wiwoho dalam kegiatan penyampaian Laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) semester II Tahun anggaran 2019 yang digelar di Aula BPK Provinsi Lampung Senin  (30/12). \"Ada pula terkait BUMD, memang ada kinerja BUMD di Pemkot Bandarlampung, Pemkab Lampung Utar dan Pemkab Lampung Timur. Kami melihat kinerjanya perlu dilakukan perbaikan kedepanya,\" beber Hari. Salah satunya BUMD milik Pemkot Bandarlampung yaitu PD Kebersihan, Hari menyebut masih ada beberapa persoalan mulai kewenangan PD kebersihan, pengelolaan keuangan, dan sarana prasarana yang digunakan PD kebersihan masih milik instansi lain. \"Maka kami mendorong PD Kebersihan bisa berkembang, maka kami memberikan rekomendasi lah. Kemudian di Lampura, terkait PDAM dan PD Lampung Niaga. Ini tolong diselesaikan pak, mau dibawa ke mana kalau dibutuhkan silahkan (berlanjut). Kita beri 1 pilihan, sehingga jangan sampai menggantung,\" lanjut Har. Dia melanjutkan, jika dilihat penanganan persoalan saat ini belum terlaksana dengan baik. Maka BPK merekomendasikan menyelesaikan berbagai persoalan BUMD Lampung Utara mulai persoalan aset, status pegawai, penyelesaian hutang piutang. \"Sebenarnya masih hidup (BUMD) namun harus segera di tindaklanjuti mau diapakan,\" tambahnya. Begitupula persoalan yang terjadi di Lampung Timur pada PDAM, BUMD milik  Pemkab Lamtim. BPK meminta Pemkab segera melakukan tindak lanjut dari temuan agar kinerja BUMD bisa maksimal. \"Lamtim saya fikir sama soal PDAM nya, kami minta di tindaklanjut ya pak. Karena PDAM di Lamtim  kurang pembinaan,\" tambahnya. Sementara Walikota Bandarlampung Herman H.N hadir langsung dalam kegiatan ini bersama lima perwakilan Kepala daerah lainnya ditemani Ketua DPRD Pemda setempat.  Herman yang diwawancarai usai kegiatan  mengaku persoalan BUMD PD Kebersihan miliknya memang masih  baru dan perlu penataan. \"PD Kebersihan baru, mau muncul. Lagi kita bina terus. Itukan mau buat biji plastik. Intinya kepentingan sosial duluan baru keuntungan ya,\" tandas Herman. (rma/wdi)