UPTD BLK Bandarlampung Bakal Beralih Kembali Dikelola Pusat

RADARLAMPUNG.CO.ID-UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bandarlampung yang sebelumnya dikelola langsung oleh Pemprov Lampung dibawah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung akan beralih kembali ke Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini disampaikan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah saat melakukan kunjungan di BLK Bandarlampung pada Selasa (21/12). \"Saya melihat secara langsung BLK UPTD Provinsi Lampung ini BLK yang sebelumnya telah diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Lampung sekitar tahun 1980an. Rencananya akan kembali diserahkan ke pemerintah pusat,\" ujar Ida. Dia mengatakan dengan nantinya diserahkan nantinya, diharapkan ada peningkatan kualitas UPTD BLK. Salah satunya dengan meningkatkan standar BLK yang dapat berstandar Nasional hingga Internasional. \"Kita berharap kalau ini menjadi UPTP kita berharap akan menjadi BLK yang berstandar nasional, kita berharap dalam berjalannya waktu kita akan dorong BLK ini menjadi standar internasional,\" lanjutnya. Selain itu, Pemprov Lampung juga berkomitmen akan menyerahkan lahan kurang lebih 20 hektar yang nantiny akan di jadikan sebagai workshop nya dari BLK ini. Rencana nantinya akan membangun workshop untuk jurusan pertanian, perikanan dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan. \"Karena ini menjadi kebutuhan, baik untuk di Provinsi Lampung. Untuk hibahnya secara administratif sedang di proses mudah-mudahan di tahun 2022 sudah mulai pembangunan nya,\" tambahnya. Di ungkapkan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia yang ikut hadir dalam kegiatan ini mengatakan penyerahan kembali UPTD BLK guna meningkatkan kualitas BLK yang telah dikelola Pemprov Lampung tersebut. \"Hal ini sebagai upaya dalam peningkatan skill, peningkatan kemampuan, apalagi dimasa pandemi ini pengangguran bertambah. Karena jika BLK ini kita tetap pertahankan dibina oleh Pemprov, disisi lain memang sayang. Tapi fikiran kita memang hrus lebih realistis kedepannya,\" ungkap Nunik -sapaan akrab Chusnunia-. Hal ini dengan banyaknya program utama Pemprov Lampung kedepannya yang ditakutkan tidak dapat difokuskan dalam peningkatan kualitas UPTD BLK. Terlebih adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Lampung. \"Karena itu, kita berharap dengan nantinya di kelola Kemenaker, ada peningkatan paket pelatihan. Misalnya kita biasa hanya puluhan paket, namun bisa menjadi ribuan. Karena kalau diserahkan oleh pusat akan dibangun lebih bagus dan lebih baik lagi. Fasilitas dipenuhi itu juga penting yang bisa meningkatkan kualitas para pekerja kita,\" tambahnya. (rma/wdi)