Warga Miskin di Lamteng Sentuh Angka 166.000 Jiwa

RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemkab Lampung Tengah nampaknya harus bekerja keras demi menyejahterakan masyarakatnya. Pasalnya, angka kemiskinan 2019 di Lamteng masih 12,03 persen. Angka ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hanya saja, Kasi Statistik Sosial BPS Lamteng Yasir Wijaya menyatakan, angka kemiskinan di Bumi Jurai Siwo pada 2020 belum dirilis. Masih dalam proses. \"Tahapannya kan dari lapangan, pengolahan data statistik, analisis, dan diseminasi statistik. Prosesnya di BPS Pusat. Kemungkinan September atau Oktober dirilis,\" katanya di kantor BPS Lamteng. Menurutnya, angka kemiskinan 2019 sebesar 12,03 persen itu sama dengan 166.000 jiwa. Memang, tren turun terjadi dibanding 2018: sebesar 12,42 persen. Metode yang digunakan untuk mengetahui penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, menurut Yasir yakni metode konsumsi. \"Bukan dilihat dari penghasilan atau pendapatan. Konsumsi itu apa yang masyarakat makan dan non-konsumsi. Kalau makan, apa yang dimakan seminggu terakhir. Dari konsumsi dikonversi ke nilai rupiah. Nanti ditentukan garis kemiskinan,\" ungkapnya. Untuk angka kemiskinan 2020, Yasir Wijaya menyatakan tidak bisa memprediksi naik atau turun. \"Kita berbicara berdasarkan data. Kalau petugas sudah turun ke lapangan sejak Maret 2020 menyurvei rumah tangga-rumah tangga. Maret itu sudah masuk pandemi Covid-19. Tapi sejauh ini belum tergambar dampak Covid-19-nya,\" katanya. Ditanya apakah penerima bantuan BLT atau PKH masuk penilaian untuk menentukan garis kemiskinan, Yasir Wijaya menyatakan tidak. \"Penghitungan yang dilakukan BPS merupakan kemiskinan makro. Kalau kemiskinan mikro, inilah yang dipakai pemerintah untuk mengintervensi penduduk yang mendapat bantuan. Penduduk yang masuk data kemiskinan sosial. Kalau mikro sampai by name by address. Kalau makro yang BPS lakukan hanya estimasi setiap kabupaten/kota,\" ujarnya. Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Yasir, perlu ada pergeseran program. \"Masalah kemiskinan ini multidimensi. Semua pihak harus dilibatkan. Sekarang ini pemerintah sifatnya hanya perlindungan sosial. Tapi, untuk jangka panjang harus lebih ke produktivitas penduduk. Bagaimana pendapatan terjaga. Kalai bantuan yang diberikan, berapa pun tidak akan cukup. Mungkin harus ada pergeseran ke program. Intinya, bagaimana menciptakan transaksi ekonomi di suatu wilayah,\" ungkapnya. (sya/sur)