ODF Titik Awal Pembangunan Sanitasi Aman

radarlampung.co.id – Keberhasilan Pringsewu sebagai Kabupaten ODF 100 persen merupakan titik awal dalam rangka membangun sanitasi yang aman. Hal ini disampaikan Bambang Pujiatmoko dari SNV Indonesia saat menjadi pembicara dalam pelatihan Baseline Survey Rapid Technical Assessment (RTA), di Regency Hotel, Senin (15/7). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Pemkab Pringsewu, Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) dan SNV Indonesia dengan tema Kajian Karakteristik Sistem Sanitasi Setempat di Masyarakat dan Kapasitas Lembaga Sebagai Acuan Pengelolaan Lumpur Tinja di Kabupaten Pringsewu. ”Data-data yang akan disurvei para e-numerator nantinya akan menentukan kondisi Pringsewu ke depan. Limbah domestik atau lumpur tinja ini nanti akan menjadi berkah atau musibah. Semuanya yang menentukan adalah kita sendiri,” kata Bambang. Sementara Bupati Pringsewu Sujadi Saddat menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini. ”Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat guna mengatur permasalahan pencemaran air limbah domestik, yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2018 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman atau KSNP-SPALP,” ungkapnya. Kebijakan tersebut, sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. Baik bagi pemerintah pusat maupun masyarakat sesuai kondisi setempat. Pada bagian lain, ada tujuh cakupan yang dilakukan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) dalam kajian teknis cepat untuk mendorong advokasi pos ODF Pringsewu. Langkah ini bertujuan mendapatkan informasi secara teknis karakteristik sistem sanitasi setempat di masyarakat dan kapasitas lembaga sebagai acuan pengelolaan lumpur tinja. Kajian dilaksanakan dengan survei ke rumah tangga di Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran serta interview operator. Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati menjelaskan, kajian survei meliputi informasi rumah tangga, fasilitas jamban, fasilitas kontainmen, akses penyedotan lumpur tinja dan hambatan pelaksanaan. Selanjutnya peningkatan kualitas fasilitas layanan, kesediaan untuk berpartisipasi dan kemampuan membayar layanan serta kapasitas operator. (sag/mel/rls/ais)