RADARLAMPUNG.CO.ID–Warning Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum disikapi oleh KPU Provinsi Lampung. Sehari pasca penetapan seluruh Paslon Kepala Daerah, diminta melakukan penandatanganan pakta integritas pilkada damai. Salah satu poin isinya adalah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Artinya, semua paslon harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tentunya ini juga sesuai dengan sorotan Dirjen Politik dan Pemerintaan Umum Kemendagri, Bahtiar Bahrudin untuk menekankan semua pihak untuk mengedapankan dan mentaati PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19. Kemudian PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19. Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan hal ini juga dilakukan berkaca pada pendaftaran bapaslon beberapa waktu lalu. Dan beberapa bapaslon membawa massa. Padahal, kata Erwan, sebelumnya pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan KPU kabupaten/kota, dan sudah mengirimkan surat pada parpol dan LO, bahwa yang berhak hadir pada saat pendaftaran bapaslon hanya ketua dan sekretaris parpol pengusung dan Bapaslon. “Memang pada saat di lingkungan area pendaftaran itu kan sudah sesuai dengan undang-undangnya. Walaupun ada mobilisasi massa itu kan di depan kantor KPU. Bagaomana domain pencegahannya, ya harus koordinasi semua pihak,”ucapnya, Kamis (10/9). Berdasarkan catatan itu, kata Erwan, nantinya saat pengundian nomor urut pasca penetapan bapaslon menjadi paslon, harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Jadi terkait pilkada damai dan sehat. Salahsatu poin yang ditekanan adalah protokol kesehatan semua calon. Bukan hanya menggunakan masker saja, tapi juga batasan massa yang akan dihadirkan di setiap tahapan,\"ucapnya. (abd/wdi)
Kategori :