radarlampung.co.id - Akademisi Universitas Lampung (Unila) Dedy Hermawan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melakukan diagnosa total manajemen PDAM Wayrilau.
Setidaknya, permasalahan dalam pelayanan utama Badan Usaha Milik Daerah ini terkait pendistribusian air ke masyarakat hingga sistem penagihannya.
Dedy mengatakan, perlunya diagnosa secara total lantaran penyakit yang diderita kebanyakan pada badan usaha milik daerah hampir sama, yakni manajeman yang kurang profesional.
\"Karena BUMD itu harus dikelola dengan spirit enterpreneurship. Jiwanya harus swasta. Problemnya selama ini hampur sama, yakni kuranya profesionalitas dalam layanan dan kepuasan pelanggan,\" katanya kepada Radarlampung.co.id, Sabtu (14/12).
Rendahnya pelayanan membuktikan adanya kesalahan dalam pengelolaan manajemen. Terlebih, permasalahan dan persoalan yang terjadi setiap tahuny itu-itu saja.
\"Pelayanan, profesionalisme dan kretivitas yang rendah. Jadi semuanya lengkap menjadi BUMD yang sakit. Karena dia sakit dan tak berdaya, dampaknya berimbas pada buruknya pelayanan air yang tidak maksimal,\" ujarnya.
Menurutnya, Pemkot tidak hanya memberikan shock terapi, melainkan harus melakukan diagnosa secara total melalui audit eksternal oleh lembaga independent agar menemukan rekomendasi perbaikan.
\"Hasilnya harus diterima, semisal harus mengganti jajaran secara menyeluruh, mengevalusi dan menguji lagi seluruh karyawan, barulah akan tergambar,\" imbuhnya.
Selain audit eksternal, peran DPRD, BPK, KPK dan Ombudsman RI juga menjadi penting dalam mengawasi lembaga tersebut. \"Apalagi kalau sudah tercium ada penyimpangan di dalamnya,“ tandasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Agusma Arif mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Direktur Umum PDAM beserta manajemen setelah kegaiatan reses yang berlangsung hingga 17 Desember 2019.
\"Setelah reses itu akan kita panggil dan meminta penjelasan dari mereka. Kita akan mempertanyakan seluruh klarifikasi apa yang terjadi,\" pungkasnya. (apr/kyd)