Perhatian, Belasan Pekon di Lambar Masih Tertinggal!

radarlampung.co.id – Sebanyak 19 pekon pada sembilan kecamatan di Lampung Barat masuk katagori tertinggal. Terkait kondisi tersebut, pemerintah kabupaten setempat menetapkan pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan sebagai program prioritas. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Akmal Abdul Nasir mengatakan, Lampung Barat menjadi salah satu kabupaten yang memiliki pekon tertinggal cukup besar. ”Karena itu, pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan dietapkan sebagai program prioritas,” kata Akmal dalam rapat koordinasi (rakor) pemberdayaan pekon tertinggal di aula Pakuon Bappeda, Kamis (7/2). Melalui rakor tersebut, diharapkan tercipta gagasan-gagasan baru serta komitmen untuk mengubah status pekon tertinggal dengan segala permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan infrastruktur  menjadi pekon maju dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan begitu, menjadi pekon mandiri secara ekonomi dan mampu mewujudkan visi Lampung Barat yang hebat dan sejahtera. ”Membangun Indonesia dari pinggiran adalah komitmen tegas Pemerintah Republik Indonesia untuk terus melakukan percepatan pembangunan di daerah. Termasuk pembangunan pekon yang menjadi kekuatan besar dalam memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia berdaulat sejahtera dan bermartabat,” tegasnya. Dilanjutkan, secara geografis, Lambar berada pada patahan Semangko yang menyebabkan kabupaten itu memiliki wilayah yang amat rentan terhadap berbagai bencana alam. Mulai gempa bumi, tanah longsor hingga banjir. ”Bencana alam ini merupakan ancaman terhadap kemiskinan dan terjadinya kerawanan pangan di Lambar. Karena itu dibutuhkan keseriusan kita dalam penanggulangan bencana alam, bantuan dan perlindungan sosial,” ucapnya. Lebih jauh Akmal mengungkapkan, kebutuhan paling mendasar pada daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pasokan listrik dan air. Kemudian kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan telekomunikasi serta informasi dan sumber pendapatan masyarakat yang produktif. ”Fasilitas dasar masih menjadi permasalahan sehingga butuh kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Infokom, Bagian Perekonomian. Semua punya peranan,” kata dia. (nop/ais)