RADARLAMPUNG.CO.ID - Inspektorat Tulangbawang (Tuba) mengeluarkan hasil evaluasi pengelolaan alokasi dana kampung (ADK) selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Inspektorat, penyaluran ADK di Tulangbawang tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Seperti contohnya di tahun 2018, persentase penyaluran ADK di Tulangbawang mencapai 13,35 persen atau Rp646.023.673 per kampungnya. Di tahun 2019, penyaluran ADK mengalami penurunan menjadi 10,59 persen atau Rp527.793.878 per kampung. Begitu pun di tahun 2020, penyalurannya hanya mencapai 10 persen atau Rp471.922.510 per kampungnya. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, penyaluran ADK di Tulangbawang masih cukup aman. Karena pada amanatnya menyatakan, penyaluran paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK. \"Jika dari sisi akuntabilitas, ADK telah tersalurkan kepada kampung-kampung tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat. Hal ini dapat dilihat dari pertanggungjawaban/ akuntabilitas pada saat melakukan pembinaan berkala,\" kata Inspektur Tulangbawang Pahada Hidayat, Kamis (25/10). Pahada mengungkapkan jika Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (PMK) masih harus bekerja keras agar penyaluran ADK tahun depan dapat lebih maksimal lagi. Dari hasil audit, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana kampung, Inspektorat juga menemukan ada kenaikan penghasilan untuk kepala kampung, sekretaris, kaur/kasi serta insentif RT dan Kadus serta kenaikan tunjangan BPK setiap tahunnya. Meski begitu, berdasarkan PKPT berbasis risiko yang diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rata-rata besaran ADK Tulangbawang tahun 2018 sampai dengan 2020 berkisar Rp527 juta perkampungnya. Diketahui, tahun 2020 ini total pagu ADK Tulangbawang sebesar Rp60.552.806.916. Jumlah tersebut akan disalurkan untuk 147 kampung yang ada di 15 Kecamatan. (nal/sur)
Kategori :