Realisasi PBB-P2 Tiga Kecamatan di Lambar Masih Nol Persen

RADARLAMPUNG.CO.ID– Jatuh tempo pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lambar tanggal 30 September 2021. Karenanya pekon dan kecamatan diimbau untuk mengoptimalkan penagihan kepada objek pajak. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Lambar, hingga masih terdapat tiga kecamatan yang belum ada realisasi PBB yaitu Kecamatan Waytenong ditarget Rp326 juta lebih, Kecamatan Belalau Rp139 juta lebih, Kecamatan Suoh target Rp297 juta lebih. “Dari 15 kecamatan, tiga kecamatan belum ada realisasi PBB sama sekali sedangkan 12 kecamatan sudah ada realisasi meskipun baru sedikit. Sedangkan untuk PLTA dan PT Hydroenergy telah terealisasi 100 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ir. Okmal, M.Si Minggu (23/5). Okmal memaparkan, target PBB-P2 di Kabupaten Lambar tahun ini sebesar Rp4.294.031.666,00 namun hingga kini baru terealisasi Rp180.300.858,00 atau 4,20 %. Rinciannya Kecamatan Balikbukit dari target Rp515 juta lebih baru terealisasi Rp1.878.631,00 (0,36 %), Kecamatan Sukau target Rp216 juta lebih baru terealisasi Rp153.574,00 (0,07%), Kecamatan Lumbokseminung dari Rp128 juta lebih baru terealisasi Rp5.508.000,00 (4,29 %). Lalu, Kecamatan Sumberjaya target Rp287 juta lebih baru terealisasi Rp142.628,00 (0,05%), Kecamatan Kebuntebu target Rp205 juta lebih namun baru terealisasi Rp38.785,00 (0,02%), Kecamatan Airhitam dari target Rp171 juta lebih baru terealisasi Rp17.500,00 (0,01%), Kecamatan Batuketulis Rp242 juta lebih baru terealisasi Rp327.653,00 (0,13 %), Kecamatan Sekincau Rp171 juta lebih baru terealisasi Rp144,300,00 (0,08 %). Kemudian, Kecamatan Batubrak target Rp175 juta lebih baru terealisasi Rp80,474,00 (0,05%), Kecamatan Pagardewa target Rp368 juta lebih baru terealisasi Rp160.645,00 (0,04 %), serta Kecamatan Bandarnegeri Suoh target Rp539 juta lebih namun baru terealisasi Rp67.943.946,00 (12,60 %), Kecamatan Gedungsurian target Rp232 juta lebih baru terealisasi Rp189.675,00 (0,08%) Sementara untuk menara ditarget Rp195 juta lebih (96 objek pajak) namun baru terealisasi Rp22.353.837,00 (11,44%), PLTA Rp79 juta lebih (100%), PLN target Rp3 juta lebih belum ada realisasinya, serta Lampung Hydroenergy Rp1,5 juta lebih (100%) . Terkait masih sedikitnya realisasi PBB-P2 tersebut, Okmal berharap kepada pekon dan kelurahan untuk mengoptimalkan penagihan PBB-P2 kepada objek pajak yang ada di wilayahnya masing-masing. “Kami berharap aparat pekon/ kelurahan agar dapat mengintensifkan penagihan PBB-P2 sebelum masa jatuh tempo pada 30 September mendatang, sehingga dapat terhindar dari pengenaan denda berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya,” tegasnya. (lus/rnn/wdi)