RADARLAMPUNG.CO.ID - Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Lampung Barat mengumumkan hasil pemeriksaan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yang diduga dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara Artha Dinata (38). Dalam perkara ini terlapor Artha Dinata dinilai terbukti bersalah atau diduga kuat melakukan KdRT terhadap istrinya, NM (33). Dengan demikian, Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati Parosil Mabsus agar menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada terlapor sesuai ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Tahun 2021 tentang Displin PNS. Diketahui Artha dilaporkan ke Polres Lambar oleh istrinya atas dugaan KdRT pada tanggal 21 Maret 2022. Laporan tertuang dalam STTPL: LP/B/125/III/2022/POLDA LAMPUNG. Kekerasan terjadi sejak 2020 silam. Inspektur Pembantu (Irban) V Puguh Sugandhi mendampingi Inspektur Lambar Sudarto menjelaskan keputusan tersebut dikeluarkan berdasar fakta hasil evaluasi dan analisis atas bukti-bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan. “Adanya kesesuaian keterangan antara saksi, pelapor dan terlapor tentang dugaan telah terjadinya peristiwa tindak KdRT tersebut serta alat bukti petunjuk berupa dokumentasi foto akibat dugaan tindak kekerasan fisik yang dialami oleh NM sejak Januari 2020-Maret 2022,\" kata Puguh dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4). Atas dugaan telah terjadinya tindak KdRT tersebut, lanjut Puguh, maka Arta Dinata selaku ASN telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS sesuai pasal 3 huruf f PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS. Yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. “Tindakan indisipliner yang dilakukan Arta Dinata dapat berdampak negatif, yaitu menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik. Khususnya pada perangkat daerah tempat tugasnya, dan pada Pemkab Lambar secara umum,” jelasnya. Dengan demikian, untuk menegakkan Peraturan Disiplin PNS dan menjadi perhatian bagi seluruh ASN di Pemkab Lambar, APIP Inspektorat merekomendasikan kepada bupati agar mengenakan hukuman disiplin berat kepada Arta sesuai ketentuan pasal 8 ayat 4 PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Jenis hukuman disiplin berat yang diatur pada pasal 8 ayat 4 terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selanjutnya, berkenaan dengan proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Arta Dinata selaku PNS tersebut, Puguh mengatakan dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ”Itu dengan pertimbangan bahwa proses hukum terhadap terlapor saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum,” jelasnya. (edi/nop/ais)
Rekomendasikan Sanksi Berat untuk ASN Pelaku KdRT
Senin 11-04-2022,19:00 WIB
Editor : Alam Islam
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Minggu 18-08-2024,11:06 WIB
Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka 20 Agustus, Ada 250.407 Formasi, Talenta Baru Siapkan Syarat Lengkapnya Sekarang
Minggu 18-08-2024,11:27 WIB
Herman H.N.-Umar Ahmad Bakal Melaju ke Pilgub 2024? Begini Pandangan Pengamat Politik Menilainya
Minggu 18-08-2024,16:49 WIB
Segera Dibuka, Ini Rincian Formasi CPNS Kejaksaan 2024
Minggu 18-08-2024,13:23 WIB
Satresnarkoba Polres Tanggamus Lampung, Bekuk Empat Tersangka Tindak Pidana Narkoba
Minggu 18-08-2024,19:39 WIB
Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI Untuk Negeri
Terkini
Minggu 18-08-2024,20:35 WIB
Nanda-Antonius Kantongi Rekom PKB untuk Maju Pilkada Pesawaran 2024
Minggu 18-08-2024,19:39 WIB
Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI Untuk Negeri
Minggu 18-08-2024,17:43 WIB
Kabar Terbaru Pilkada Tulang Bawang, PKB Resmi Usung Qudrotul Ikhwan - Hamka Hasan
Minggu 18-08-2024,17:07 WIB
Pj. Gubernur Samsudin Apresiasi Busana Adat Lampung Jadi Salah Satu Terbaik Dalam Peringatan HUT RI Ke-79
Minggu 18-08-2024,17:04 WIB