Radarlampung.co.id - Kepolisian Republik Indonesia mengaku tak tahu-menahu soal Rizieq Shihab yang diinterogasi oleh otoritas Arab Saudi. Kabarnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu diinterogasi sejak pukul 11 malam sampai pukul 4 subuh tanpa alasan yang jelas. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, kalau pun peristiwa itu benar, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi. \"Kita nggak bisa intervensi. Itu kewenangan Arab Saudi, di luar kewenangan kita,\" ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/9). Begitu pula terkait pencekalan yang kabarnya diterima Rizieq. Sekali lagi, Polri menegaskan tidak memiliki andil dalam hal ini. \"Polri nggak ada kewenangannya di situ. Polri tidak punya kewenagan masalah keimigrasian. Itu wilayah imigrasi. Apalagi itu imigrasi Arab Saudi, jadi nggak ada kaitannya,\" pungkas Setyo. Sebelumnya, Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kantornya, kemarin. Dia meminta perlindungan terhadap Rizieq Shihab yang masih berada di Arab Saudi. Pasalnya dia mencurigai ada pihak yang memiliki kepentingan mencegah Rizieq kembali ke Indonesia. \"Kami mencurigai ini ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mencegah atau datang kembali ke Indonesia. Padahal jelas setiap warga negara itu dilindungi baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri,\" kata Nasrullah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9). Nasrullah menjelaskan, Rizieq pernah dilarang pergi ke Malaysia tanpa alasan yang jelas. Itu terjadi ketika dia hendak mengurus visa untuk terbang ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya, sekitar Juli 2018. Rizieq juga sempat diinterogasi otoritas Arab Saudi. \"Pernah satu kejadian Beliau ingin beraktivitas di Arab Saudi, Beliau dicegat terus harus mendapatkan interogasi yang cukup lama dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh tanpa suatu hal yang jelas apa permasalahannya,\" tuturnya. Nasrullah dan timnya pun curiga ada pihak-pihak yang mendalangi pencekalan tersebut. Oleh karenanya, Nasrulloh meminta DPR untuk memanggil Menlu, Kapolri, Ka-BIN untuk mempertanyakan persoalan itu. (jpc)
Kategori :