Ingat, Opini WTP dari BPK Bukan Berarti Bebas Korupsi

radarlampung.co.id –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur berharap eksekutif meningkatkan transparasi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, Kamis (9/7). Deni Supriyadi juru bicara fraksi PDIP mengungkapkan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 bukan berarti pemerintah daerah terbebas dari praktik korupsi. “WTP menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah,”jelas Deni melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif. Karenanya, Deni berharap keberhasilan meraih WTP itu harus menjadi momentum bagi Pemkab Lamtim untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Hal senada diungkapkan, juru bicara Fraksi Gerindra M.Zakwan. “Laporan keuangan yang akuntabel bukan hanya untuk meraih opini WTP. Namun, harus dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berdampak positf pada kesejahteraan masyarakat,”kata M.Zakwan pada acara yang juga dihadiri Bupati Lamtim Zaiful Bokhari dan jajaran. Sementara Fraksi PKS melalui juru bicaranya Awal Riadi menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2019 yang mencapai Rp195 miliar. “Besarnya nilai Silpa menunjukkan lemahnya Pemkab Lamtim dalam merencanakan program pembangunan dan penyerapan anggaran,”kata Awal Riadi. Selanjutnya, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Imam berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur terutama jalan. “Infrastruktur yang baik dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Lamtim,”terang Imam. Kesempatan yang sama Bupati Lamtim Zaiful Bokhari menyatakan, tanggapan dari fraksi merupakan masukan berharga bagi Pemkab dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada publik. “Kami siap menindaklanjuti saran dari dewan,”ujar Zaiful. Diketahui sebelumnya, anggaran belanja Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 terealisasi 87,68 persen. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang  laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  (LPPA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2019, Selasa (7/7). Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menjelaskan, anggaran belanja terealisasi Rp2,08 triliun atau 87,86 persen dari targer. Sementara pendapatan terealisasi Rp2,13 triliun atau 95,21 persen dari terget. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut , terdapat surplus belanja Rp46,02 miliar. Sedangkan, pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2018 mencapai Rp149,84 miliar. Sehingga, Silpa tahun 2019 mencapai Rp195,86 miliar. \"Silpa tahun 2019 itu berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Lampung,\"jelas Zaiful melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ali Johan Arif. Ditambahkan,  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019, telah dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor BPK-RI perwakilan provinsi Lampung . Hasilnya, Lamtim mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). \"Keberhasilan meraih WTP itu berkat kerja keras serta peran aktif jajaran eksekutif dan legislatif. Semoga, laporan keuangan tahun 2020 ini kembali meraih opini WTP,\"imbuh Zaiful. (wid/wdi)