RADARLAMPUNG.CO.ID-Inspektorat Provinsi Lampung memeriksa Er, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Lampung yang diduga melakukan perjalanan ke luar negeri pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Inspektur Provinsi Lampung, Freddy yang ditemui di Kantor Gubernur Lampung mengatakan hari ini, Selasa (18/1) pihaknya sudah memanggil Er untuk dimintai keterangan. \"Hari ini sedang di klarifikasi, sedang di periksa. Ya kami tunggu dulu, kami periksa dulu, baru nanti hasil klarifikasi nya kami kirimkan hasilnya ke pimpinan,\" ungkap Freddy. Menurut Freddy, nantinya jika terbukti, maka ASN tersebut akan dijatuhkan hukuman yang sesuai. Apalagi diakhir tahun lalu pemerintah dengan tegas melarang ASN untuk berpergian sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 varian Omicron. \"Ya itukan aturan jelas sudah ada. Tapi kita periksa dulu hari ini ya,\" tambahnya. Sementara berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam edaran itu disebutkan, Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office), seperti contohnya wilayah Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata; Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya. Selanjutnya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan dan mematuhi: peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan penggunaan platform PeduliLindungi. Pembatasan Cuti bagi pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pemerintah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru. Cuti Dikecualikan jika melakukan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Disiplin Pegawai Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk: menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini. Kedua, memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1), dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. (rma/wdi)
Inspektorat Lampung Periksa ASN Diduga Keluar Negeri saat Libur Nataru
Selasa 18-01-2022,15:33 WIB
Editor : Widisandika
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 16-08-2024,22:35 WIB
Mutia Al Vanie, Anak Seorang Buruh Pasir asal Lampung Tengah Terpilih Menjadi Paskibraka di IKN
Sabtu 17-08-2024,14:15 WIB
Disebut Bakal Dapat Tugas Khusus di Luar Kabinet, Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Komentar Begini
Sabtu 17-08-2024,06:36 WIB
Pernah Parkir di Yanma Polri, Mantan Dirnarkoba Polda Lampung Pecah Bintang Jadi Brigjen
Jumat 16-08-2024,18:44 WIB
Target Tahun 2025, 10 Laboratorium Unila Siap Layani Publik Melalui Marketplace
Sabtu 17-08-2024,07:05 WIB
Rekomendasi Tempat Ngopi Cozy di Bandar Lampung, Cek Lokasi Cafe Kopi Tujuan Kita
Terkini
Sabtu 17-08-2024,17:13 WIB
Wali Kota Bandarlampung: Indonesia Butuh Semangat Baru Untuk Maju
Sabtu 17-08-2024,15:41 WIB
Intip Keseruan Lomba HUT ke-79 RI Warga Kampoeng Eldorado
Sabtu 17-08-2024,15:14 WIB
Ipda Fabiola Umaida, Polwan Cantik Tapi 'Ganteng', Lulusan Akpol 2024 Asal Lampung yang Bikin Salfok
Sabtu 17-08-2024,14:35 WIB
Bangga! Baju Adat Lampung Raih Predikat Busana Adat Terbaik Pada HUT Ke-79 RI di IKN
Sabtu 17-08-2024,14:15 WIB