RADARLAMPUNG.CO.ID-Sampai saat ini dan dalam jangka panjang penopang utama perekonomian nasional adalah UMKM. Oleh karenanya, keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM semakin tinggi, antara lain program percepatan inklusi keuangan 90 persen dan kenaikan porsi kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit nasional di tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, secara jumlah unit, UMKM memiliki porsi sekitar 99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia dan 98 persennya adalah pelaku usaha mikro. Sehingga upaya mempercepat akses layanan keuangan kepada pelaku usaha mikro menjadi relevan. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa layanan keuangan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, sebagian besar adalah layanan pembiayaan (kredit). Lebih dari 53 juta pelaku usaha mikro memerlukan kemudahan akses layanan keuangan formal dan sebagian besarnya atau lebih dari 31 persen adalah pelaku usaha mikro disektor pertanian. Kemudahan akses layanan keuangan (pembiayaan) kepada mereka diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan program inklusi nasional & program porsi pinjaman UMKM terhadap total pembiayaan nasional. Komitmen BRI dalam Sektor Pertanian
Pemberdayaan Pola Klaster
Supari menambahkan bahwa pola pendekatan kelompok/klaster terbukti mampu meningkatkan peran kelembagaan dengan nuansa kearifan lokal. Strategi pengembangan klaster binaan BRI sendiri diarahkan pada 3 hal.
Pertama, peningkatan produktivitas, lebih dari 6.000 pemberdayaan berupa pelatihan serta bantuan sarana produksi untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas.
Kedua, peningkatan akses pasar, melalui inovasi dan kolaborasi, selain menciptakan berbagai payment tools, BRI menggandeng berbagai mitra, mulai dari penyedia platform blockchain hingga yang berkecimpung dalam bidang e-commerce. Selain itu, kegiatan kurasi dan business matching (BRILIANPRENEUR) pun rutin dilakukan dalam rangka menjembatani pelaku UMKM mampu mengakses pasar Internasional. Tahun 2020 yang lalu, didapat 74 kontrak pembelian dengan total dealing amount sebesar US$ 57,5 juta.
Ketiga, peningkatan kualitas dan nilai tambah (value added) seluruh pelaku ekosistem bisnis yang terhubung dalam rantai nilai (perusahaan, petani, kelompok tani, pengumpul, pengolah, pedagang, pasar). Kegiatan pemberdayaan BRI tersebut, juga diarahkan kepada 8 klaster komoditas yang menjadi concern Kementerian BUMN RI. Progress pemberdayaan tersebut dicerminkan dengan besarnya pembiayaan BRI, sebagai berikut:
“Sejalan dengan Kementerian BUMN RI, BRI konsisten mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan melalui pemberdayaan klaster. Hal ini sebagai wujud nyata dukungan kepada Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Untuk menciptakan sebuah ekosistem bisnis pertanian yang terintegrasi diperlukan kolaborasi dari berbagai pemegang kepentingan (stakeholders).
“Ekosistem ini sendiri memegang peranan penting dalam menjamin business process, dari hulu sampai ke hilir. Dalam menjamin berjalannya rantai bisnis tersebut, konsolidasi klaster melalui platform teknologi dapat membangun nilai tawar kepada para pelaku usaha untuk terlibat di dalamnya, dari penyedia teknologi budidaya pertanian, pemasaran yang terkoneksi dengan dengan off taker hingga produksi pasca panen dengan diversifikasi produk”, pungkas Supari. (adv/rls/wdi)