PESISIR BARAT, RADARLAMPUNG.CO.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pesisir Barat akan mengupayakan anggaran untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) .
Menurut Kepala Disdikbud Pesisir Barat Edwin Kastolani Burtha , untuk sementara terkait PPG PAI , p emkab masih mengandalkan dana dari APBN.
Meski begitu, anggaran p emkab untuk PPG PAI tetap akan diupayakan.
“Ke depan kita akan upayakan agar dianggarkan . Kita juga akan menghitung terlebih dahulu , berapa kuota dari APBN mengenai PPG PAI ini,” kata Edwin Kastolani.
BACA JUGA: PPG Pendidikan Agama Islam di Pesisir Barat Terganjal Anggaran
Pihaknya berharap ke depan Disdikbud bersinergi dengan Kantor Kemenag Pesisir Barat . Pasalnya, guru PAI yang ada di sekolah umum berada di bawah kewenangan Kemenag.
“Yang jelas , p emkab akan berupaya agar anggaran PPG PAI itu ada. S ehingga seluruh guru PAI bisa melaksanakan PPG yang telah menjadi harapan,” Edwin Kastolani.
Diketahui, hingga saat ini b elum ada kejelasan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pesisir Barat yang lulus seleksi akademik (pretest) tahun 2019 dan 2022 .
Hingga kini, guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer tersebut belum mendapat panggilan.
BACA JUGA: Separo Lebih Pendaftar PPG Tak Lolos Seleksi Administrasi
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pesisir Barat Yulizar Andri melalui Kasi Pendidikan Islam Ahmad Khotob mengatakan, ada 95 guru Pend i dikan Agama Islam yang belum bersertifikasi.
“ Sebanyak 95 guru PAI itu tersebar di seluruh sekolah . Rinciannya, 68 guru SD , SMP 19 guru, SMA ada lima guru dan SMK ada tiga guru,” kata Ahmad Khotob , Kamis 23 Juni 2022.
Ahmad Khotob menuturkan, semua guru PAI itu belum menyandang sebagai guru sertifikasi karena untuk pelaksanaan PPG masih terganjal anggaran dari p emerintah p usat .
Untuk itu, K antor Kemenag Pesbar segera menyampaikan surat dan berkoordinasi dengan Pemkab Pesisir Barat terkait pembiayaan PPG guru PAI tersebut.
BACA JUGA: Nasib PPPK, Susah Mengundurkan Diri, Tapi Gampang Dipecat
Ahmad Khotob melanjutkan, waktu dekat pihaknya akan koordinasi dengan Pemkab Pesisir Barat. Ini juga untuk menindaklanjuti surat K epala Kantor Wilayah Kemenag Lampung Nomor: B-1092/Kw.08.3/1/HM.07/06/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang K oordinasi P embiayaan PPG G uru PAI oleh P emerintah Daerah.
Dalam surat tersebut dijelaskan agar Pemkab Pesisir Barat dapat berpartisipasi dan berkontribusi tentang pembiayaan PPG guru PAI sesuai dengan UU No.14/2005 tentang G uru dan D osen.
“Dalam p asal 13 pada undang-undang tersebut dijelaskan , p emerintah dan p emerintah d aerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh p emerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,” urai Ahmad Khotob. (*)