BANDAR LAMPUNG, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pada tahun ini, 2022 Masehi atau 1443 Hijriah, terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Zulhijah antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia dan salah satu ormas di negeri ini.
Perbedaan ini berdampak pada kegamangan sebagian umat Islam terkait puasa Arafah dan lain-lain. Penyebabnya adalah ketidaksingkronan antara wukuf di Arafah dengan 9 Zulhijah di Indonesia, bagi yang mengikuti pemerintah.
Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun merasa perlu memberikan penjelasan mengenai tiga persoalan.
Yaitu persoalan tentang ketentuan memasuki awal bulan Zulhijah, puasa Arafah atau 9 Zulhijah, dan Idul Adha serta pelaksanaan ibadah kurban.
BACA JUGA:Torehkan Prestasi Level Dunia, Mario Aji Minta Ini ke Pemerintah
Ketua DSP PKS KH Surahman Hidayat pertama menjelaskan tentang penetapan awal bulan Zulhijah.
“Ketentuan memasuki awal bulan Zulhijah adalah seperti memasuki bulan Ramadan,” kata Surahman Hidayat melalui keterangan tertulis yang dikirimkan DPW PKS Lampung kepada radarlampung.co.id, Sabtu 2 Juli 2022.
Ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, penetapan awal bulan Zulhijah bersifat ijtihadi sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat.
Kedua, perbedaan hasil ijtihad dalam menentukan awal bulan Zulhijah bersifat mengikat bagi para pihak yang menetapkan dan yang mengikutinya. Tetapi tidak mengikat pihak-pihak yang tidak menerima hasil ijtihad tersebut.
BACA JUGA:Jangan Kehabisan! Kapan Tiket ‘Thor: Love and Thunder’ Bisa Dibeli?
Ketiga, hasil ijtihad pemerintah Saudi Arabia dalam menentukan awal bulan Zulhijah tidak mengikat umat Islam di Indonesia dan negeri lain.
Demikian pula hasil ijtihad suatu ormas tidak mengikat para pihak yang tidak menjadi bagian darinya.
Keempat, Dewan Syariah Pusat menghormati keputusan semua pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan awal bulan Zulhijah, baik pemerintah maupun ormas.
“Namun, karena pasti harus mengambil salah satunya, kami mengikuti ulil amri yang dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Agama RI dan didukung oleh mayoritas ormas Islam Indonesia,” jelasnya.