RADARLAMPUNG.CO.ID - Provinsi Lampung terpilih sebagai pilot projek uji coba penggunaan frekuensi radio HF untuk komunikasi nelayan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mendampingi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Dr. Dwi Handoko, M. Eng pada Peluncuran Uji Coba Frekuensi HF untuk Komunikasi Nelayan, di Hotel Novotel, Kamis, 14 Juli 2022.
Ganjar menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung, sangat bersyukur dan berterimakasih pada Ditjen SDPPI yang telah memilih Lampung sebagai pilot projek dalam rangka peluncuran uji coba penggunaan frekuensi radio HF untuk komunikasi nelayan.
Menurut Ganjar, secara geografis sebagian besar wilayah Provinsi Lampung memiliki topografi Daerah Pantai dengan luas perairan laut ± 16.625,3 km persegi, dengan Panjang garis pantai : ± 1.105 km dan jumlah masyarakat nelayan ± 28.540 orang berdasarkan data statistik 2020.
BACA JUGA:Server Rp1,1 Milyar Tidak Berfungsi, Dinilai Pemborosan dan Tidak Cermat
"Sektor Nelayan merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat daerah pesisir pantai. Dalam menjalankan aktivitas di laut sangat kita sadari bahwa nelayan berhadapan dengan tingkat resiko tinggi," kata Ganjar.
Sehingga para nelayan sangat membutuhkan alat komunikasi agar mereka dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi.
Baik dalam situasi marabahaya ataupun komunikasi dengan unsur nelayan lain seperti antar kapal nelayan, komunikasi dengan keluarga ataupun yang ada di pelabuhan.
"Dengan adanya kegiatan ini kita berharap dapat membantu kerja nelayan, apalagi bisa memantau dan memberikan informasi terutama saat sedang berada di laut," katanya.
BACA JUGA:Dua Sapi di Pesawaran Positif PMK, Disbunnak Langsung Lakukan Ini
Sementara itu, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang ikut melaksanakan peluncuran Frekuensi HF untuk komunikasi nelayan yang sebelumnya sudah didahului dengan bimbingan teknis agar para nelayan maupun pemilik kapal dapat menggunakan frekuensi HF yang diberikan.
Adapun, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Dr. Dwi Handoko, M. Eng mengatakan bahwa Kominfo sebagai administrator frekuensi di Indonesia, banyak menerima pengaduan dari masyarakat frekuensi internasional.
Seperti Amerika, Jepang, dan Australia yang melaporkan bahwa jika pesawat melintas diatas Indonesia ada yang terganggu, setelah diselidiki sebagian memang sumbernya berasal dari masyarakat nelayan.
"Waktu itu kita sudah melakukan berbagai upaya tetapi masih berupa kegiatan sosialisasi agar tidak menggunakan frekuensi yang bukan peruntukannya, tetapi memang belum ada frekuensi khusus untuk nelayan. Jadi sekarang kami coba untuk memfasilitasi dengan memberikan frekuensi khusus nelayan agar bisa berkomunikasi," ungkapnya.
BACA JUGA:Bangunan SD di Pesawaran Terbakar, Ini Kerugiannya