PRINGSEWU, RADARLAMPUNG.CO.ID - Masyarakat di Pringsewu harus mau tahu dengan kegiatan pengawasan pemilu. Termasuk kesadaran melaporkan dugaan pelanggaran.
Ini menjadi harapan Bawaslu Pringsewu kepada masyarakat. Menyusul telah dimulainya tahapan pemilu 2024.
Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa pemilu adalah milik masyarakat.
BACA JUGA: Rp 78 T
"Ini beberapa pointer yang diharapkan dari penyebaran informasi untuk masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak 2024," kata Ketua Bawaslu Pringsewu Fatkhul Arifin.
Fatkhul Arifin mengungkapkan, Bawaslu RI melakukan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang dihadiri perwakilan Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar dan anggota DPR RI Endro S. Yahman.
Pada pemilu serentak mendatang, Bawaslu Pringsewu mengajukan anggaran Rp 17,3 miliar.
BACA JUGA: Mulai dari Malam Ini, Roy Suryo Akan Ditahan Selama 20 Hari Kedepan
Untuk pilkada 2024, anggarannya telah diajukan ke pemkab setempat. Sementara untuk pemilu presiden dan lainnya merupakan kewenangan Bawaslu propinsi yang mengajukannya.
Fatkhul Arifin mengatakan, usulan anggaran pilkada tersebut telah disampaikan ke pemkab setempat.
"Sudah kita serahkan ke pemkab sekitar tiga minggu lalu. Usulan anggaran Pilkada kita mengajukan Rp 17,3 M," jelasnya.
BACA JUGA: Ditpolair Korpolairud Ungkap 11 Kasus Menonjol, Satu Terjadi di Lampung
Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan Bawaslu yang berkaitan dengan pilkada.
"Yang jelas kita mengajukan. Untuk berapa yang diberikan, kami sebatas mengusulkan," terang Fatkhul Arifin.
Sementara untuk anggaran pemilu di luar pilkada yang sumbernya dari APBN, Fatkhul Arifin menyatakan itu kewenangan Bawaslu Lampung.