"Harus ada solusi dan ini menjadi perhatian bersama, terutama ini juga harus disesuaikan dengan daerah yang memiliki kearifannya masing-masing sehingga menyerap aspirasi yang kemudian bisa saya sampaikan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga mendorong agar kuota BBM Provinsi Lampung juga menjadi perhatian pihak pertamina.
Sebab, Lampung memiliki lokasi yang sangat strategis dan juga dilintasi seluruh provinsi di Sumatera yang berkunjung ke Pulau Jawa serta menjadi lokasi persinggahan.
"Ekonomi kita bagus, pangan kita luar biasa dan ini harus didukung dengan sisi transportasinya. Transportasi pengangkut pangan kita juga jangan sampai terganggu," katanya.
BACA JUGA:Intensitas Hujan Tinggi, Rumah Tertimpa Longsor, Satu Orang Alami Luka Ringan
Pada bagian lain, Arinal meminta kepada Kabupaten terhadap wilayah mana yang masyarakatnya tidak memiliki akses pelayanan bahan bakar, apalagi daerah yang memiliki potensial namun jauh dari lokasi pembelian bahan bakar untuk segera disampaikan.
"Karena komitmen pemerintah yaitu memastikan BBM itu sampai kepada masyarakat," ucapnya.
Sementara, Region Manager Retail Sales Sumbagsel PT. Pertamina, Awan Raharjo mengatakan, pihaknya akan siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
Ia menyebutkan langkah-langkah ini juga untuk mengindari timbulnya penjualan BBM bersubsidi secara ilegal atau black market akibat adanya disparitas harga yang sangat besar antara BBM bersubsidi dan non subsidi.
BACA JUGA:Hujan Deras Sebabkan Tiga Titik Longsor di Panjang
"Sehingga disparitas harga inilah yang memang berpotensi besar untuk menimbulkan adanya black market. Ini yang telah dibahas oleh Bapak Gubernur langkah-langkah dari provinsi agar black market ini kita hindarkan," ujar Awan.
Awan menyebutkan pertamina sendiri per 1 Juli 2022 lalu, sudah mulai mensosialisasikan terkait dengan program subsidi tepat.
Kemudian, pada 1 September 2022 sudah melakukan uji coba subsidi tepat untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Lampung.
"Yaitu seluruh kendaraan yang telah teridentifikasi boleh menggunakan JBT ataupun JBKP. Termasuk berapa pengisian maksimal per harinya yang sudah ditentukan terhadap seluruh jenis kendaraan," katanya.
BACA JUGA:Fapet UTB Gelar PKM di Desa Margo Lestari
Dalam program subsidi tepat ini, kata Awan seluruh kendaraan didaftarkan dan data yang ada di STNK juga di input kedalam program subsidi tepat tersebut.