RADARLAMPUNG.CO.ID - Diiringi puluhan kendaraan truk dan ratusan sepeda motor, ribuan masa, tergabung dalam Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur (PPSLT) melurug kantor Pemkab dan Gedung DPRD Lampung Timur, Senin siang, 23 Desember 2024.
Kedatangan aksi masa membuat kalang kabut petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Timur yang harus berjibaku mengatur arus kendaraan.
Bahkan, konvoi masa dengan puluhan kendaraan truk dan sepeda motor itu membuat Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sukadana sempat macet hinga tujuh kilometer.
Dalam orasinya, masa yang tergabung dalam PPSLT itu menyampaikan sejumlah tuntutan.
Di antaranya meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung Timur untuk memperjuangkan kenaikan harga singkong di Lampung Timur, sebesar Rp 1.890 per kilogram.
Lalu mendesak untuk menurunkan repraksi (kandungan air) potongan timbangan maksimal 10% dan menertibkan atau menghilangkan praktik-praktik pungli di lingkungan pabrik, serta membenahi permainan timbangan.
Apabila tuntutan mereka menemui jalan buntu tidak ada kejelasan, mereka meminta kepada Pemkab dan DPRD Lampung Timur untuk menutup proses produksi.
Seusai menggelar orasi masa kembali bergerak menyambangi Gedung DPRD Lampung Timur, untuk mengelar aksi sekaligus menyampaikan tuntutan yang sama.
Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah yang telah menemui masa aksi mengatakan, sebelumnya (19/12/2024) pihaknya dan Pemda, serta pihak perusahaan dan industri tapioka, sudah mengelar hearing untuk membahas persoalan singkong.
Menurut Rida Ratul Aliyah, mereka pun telah memberikan tujuh rekomendasi terkait persoalan tersebut.
"Apabila rekomendasi itu diabaikan oleh pihak perusahaan, kami akan menutup semua perusahaan industri tapioka di Lampung Timur," tegas Rida Rotul Aliyah.
Adapun tujuh rekomendasi itu yakni: