RADARLAMPUNG.CO.ID - Ada sekitar delapan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dijabat pelaksana tugas (plt) saat ini.
Kedelapan JPTP tersebut yakni Dinas Kesehatan, BPPRD, Dinas PPKB, Dinas PPPA, Disperkim, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Diskominfo, dan Dinas Sosial.
Melihat hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Lampung meminta Pemkot Bandar Lampung segera mengisi delapan JPTP yang dijabat plt oleh pejabat definitif.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, kosongnya pejabat definitif di delapan OPD tersebut membuat beberapa pejabat harus rangkap jabatan menjadi plt.
BACA JUGA:Biar Paham! Ini Beda Kartu Prakerja Skema Normal dan Sebelumnya
Dirinya pun menganggap, dengan beberapa pejabat rangkap jabatan tersebut akan membuat kerja pejabat yang mengemban dua jabatan tidak optimal karena tidak fokus.
Maka, kata Nur Rakhman Yusuf, adanya rangkap jabatan secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat.
Sebab, pekerjaan yang tidak optimal akan berdampak buruk kepada pelayanan publik.
"Kalau jabatan rangkap tidak optimal. Karena pasti ada salah satu yang dikorbankan. Apalagi untuk OPD pelayanan dampaknya ke masyarakat," tuturnya.
BACA JUGA:Prof. Mukri Disebut Ikut Beri Uang Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Unila
Serta, jabatan Plt memiliki keterbatasan kewenangan untuk menentukan kebijakan. Sehingga fungsi dari OPD yang dipimpin tidak dapat berjalan maksimal.
"Maka kita dorongan segera ada isi (yang dijabat plt, red). Apakah itu mekanismenya dengan roling atau lelang," ucapnya.
"Karena memang pada perisipnya ketika tata kelola pemerintah tidak berjalan optimal lagi-lagu masyarakat yang dirugikan," tambahnya.
Terpisah, terkait kapan delapan jabatan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung akan diisi, BKD Bandar Lampung belum dapat memastikan.
BACA JUGA:Miliki Gedung Baru, Pengurus PPNI Tulang Bawang Langsung Dapat PR Dari Pj Bupati