- Pendaftar sedang mencari kerja, pekerja atau buruh yang terimbas PHK serta pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
- Pendaftar bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurti TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa, direksi komisaris, dewan pengawas BUMN atau BUMD.
BACA JUGA: Hore! Penerima Bansos Ini Juga Bisa Ikutan Daftar Program Kartu Prakerja 2023
- Dalam pendaftaran, paling banyak dua 2 NIK dalam satu kartu keluarga.
Dalam Kartu Prakerja gelombang 48 ini, peserta bakal mendapat saldo bantuan pelatihan secara langsung untuk skilling, reskilling, dan upskilling keterampilan dengan ekosistem pelatihan online dan offline.
Untuk standar kualitas pelatihan, pada 2023 bakal ditingkatkan dengan menggunakan lebih dari 90 indikator penilaian.
Kemudian standar pemantauan juga bakal meningkat dengan lebih dari 70 indikator yang dibantu oleh tim pemantau independen.
BACA JUGA: Kartu Prakerja Gelombang 48 Terapkan Skema Normal, Peserta Bakal Dapat Insentif Lebih Besar
Seperti saat skema semi bansos, pelatihan yang lolos asesmen serta sudah ditayangkan di platform digital belum menjamin dipilih sebagai peserta.
Kemudian, bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program bakal diprioritaskan kepada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Hal ini berdasar riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain sebagaimana laporan Critical Occupation List tahun 2018.
Kemudian merujuk laporan Indonesia’s Occupational Tasks and Skills tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report pada 2020, dan riset Online Vacancy Outlook di tahun 2020.
BACA JUGA: Cek Di Sini! Syarat Mutlak untuk Dapat Bansos PKH Anak Sekolah 2023
Pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan berdasar kajian tersebut antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality.
Seak awal pembukaan kartu prakerja gelombang 1 pada April 2020 hingga gelombang 47 akhir 2022, program tersebut sudah memberikan manfaat untuk 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota.
Berdasar jumlah peserta pada tahun 2022, sebanyak 53,6 persen peserta berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem.