METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tak berhenti berupaya untuk percepata menuju Kota Layak Anak (KLA).
Kepala DP3AP2KB Wahyuningsih menerangkan, perusahaan juga mempunyai peran penting untuk membantu memenuhi hak anak.
Karena itu, DP3AP2KB Kota Metro pun menggandeng Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia ( APSAI ) untuk mendukung percepatan Kota Metro sebagai Kota Layak Anak ( KLA ).
"Jadi mengenai bagaimana peran perusahaan dan apa sumbangsih perusahaan untuk pemenuhan hak anak di Kota Metro ini," ujarnya.
BACA JUGA:Sejarah Kepolisian Resort Metro, Polres Tertua yang Pernah Dipimpin Empat Polwan
Menurutnya, untuk dapat mewujudkan Kota Metro sebagai KLA, dibutuhkan peran semua pihak termasuk dari perusahaan.
"Jadi dari semua unsur kita satukan, termasuk dari perusahaan. Jadi begini, setiap perusahaan pasti ada kegiatan. Nah, dari kegiatan ini bagaimana caranya kita arahkan untuk bisa memberikan sumbangsih untuk pemenuhan hak anak," jelasnya.
Wahyu berharap, dengan segala upaya tersebut untuk percepatan Kota Metro menuju KLA dapat segera terealisasikan.
Apalagi, Kota Metro sudah masuk ke dalam katagori Nindya.
"Katagori itu sudah bagus, Alhamdulillah. Tentunya ini tidak mungkin dapat tercapai jika tidak berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dunia usaha," tandasnya.
BACA JUGA:DKP3 Kota Metro Pastikan Serangan Hama Tidak Ganggu Hasil Produksi
Sementara, Pendamping Kota Metro Menuju Kota Layak Anak, Prof Sowiyah menuturkan, peran dari seluruh lembaga masyarakat dan pemerintah penting dilakukan untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Guru besar Unila tersebut juga mengapresiasi atas pencapaian KLA di Kota Metro yang masuk pada katagori Nindya.
Walaupun pencapaiannya sudah luar biasa, tetap harus dilakukan evaluasi dari hasil penilaian KLA tersebut.
"Untuk KLA Metro katagori Nindya itu sudah bagus. Hanya tinggal 30 point item saja skornya untuk bisa ke utama. Jadi kita evaluasi, apa saja yang masih kurang. Itu bisa ditambahkan untuk poin 2024 mendatang," katanya.