Selain Jembatan Penghubung Jawa-Bali, JSS Juga Mustahil Dibangun, Bukan Karena Mitos, Tapi Tidak Realistis

Sabtu 30-09-2023,23:05 WIB
Reporter : Ardiansyah
Editor : Ardiansyah
Selain Jembatan Penghubung Jawa-Bali, JSS Juga Mustahil Dibangun, Bukan Karena Mitos, Tapi Tidak Realistis

Ternyata faktor mitos yang menyebabkan jembatan itu tidak juga dibangun-bangun. 

Yakni, berkaitan dengan mitologi Dahyang Sidimantra yang sengaja memutus pulau Jawa dan Bali. 

Jembatan itu dilarang dibangun untuk menyaring hal-hal negatif dari luar pulau Bali supaya menjadi lebih mudah diawasi. 

Sebenarnya, ada empat alasan utama yang berkembang. Terutama di masyarakat Bali sehingga jembatan itu tidak bisa direalisasilasikan. 

BACA JUGA: Masuk Daftar Mutasi TNI Terbaru 2023, Sembilan Jenderal Ditarik ke Mabes, Salah Satunya Bintang Tiga

Yakni, karena faktor agama, budaya, geografis dan ketentuan yang dibuat pemerintah Provinsi Bali. 

Namun, empat faktor itu bukan menjadi penyebab JSS belum juga dibangun. 

Tapi, lebih disebabkan faktor biaya yang sangat besar, yakni mencapai RP 200 triliun. 

JSS sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2000. Sudah ada master plannya. 

BACA JUGA: Cek Kuotanya! Ini Rincian Formasi CPNS Kemendikbud 2023 untuk Penempatan di Universitas Lampung

Bahkan, pemerintah telah menggandeng Tomy Winata dari Artha Graha yang juga sebagai pemrakarsa pembangunan JSS. 

Keseriusan pemerintah saat masih dijabat Presiden Susilo Bambang Yudoyono terlihat dengan telah dikeluarkannya Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Pembangunan JSS. 

Namun sejak 1 tahun Perpres itu dikeluarkan, pembangunan belum ada tanda-tanda JSS akan dibangun. Sehingga, timbul anggapan bahwa proyek pembangunan JSS dibatalkan. 

Pengusaha Nasional Tomy Winata dari Artha Graha Grup yang menjadi salah satu pihak pemrakarsa, juga sempat mempertanyakan tindak lanjut pembangunan JSS. 

BACA JUGA: Rincian Cicilan Pinjaman KUR BCA Rp 50 Juta, Lengkap Dengan Dokumen Persyaratan dan Cara Pengajuan

Ia mengatakan, realisasi pembangunan JSS sebagai proyek besar butuh keputusan tegas dari pemerintah. 

Kategori :