RADARLAMPUNG.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Timur terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024.
Salah satunya dengan melibatkan peran serta masyarakat dan media dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Itu terungkap dalam rapat koordinasi publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Sabtu 21 Otkober 2023.
Ketua Komisioner Bawaslu Lampung Timur Lailatul Khoiriah menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Diduga Lakukan Permufakatan Jahat, DKPP Diminta Berhentikan Tetap Dua Anggota Bawaslu Tulang Bawang
Menurut dia, saat ini Pemilu 2024 mulai memasuki tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Kemudian untuk legislatif memasuki tahapan pencermatan terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Bawaslu ingin memastikan tahapan Pemilu tepat waktu dan sesuai dengan aturan,” kata Lailatul Khoiriah.
Kemudian, pengawasan untuk memastikan dokumen DCS yang telah ditetapkan menjadi DCT benar-benar memenuhi persyaratan serta tidak ada pelanggaran.
BACA JUGA: Pertama di Lampung, Bawaslu Gelar Deklarasi Netralitas ASN dan Apel Siaga di Tanggamus
Dalam kegiatan yanag berlangsung di aula Pantai Mutiara Baru, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lailatul Khoiriah menuturkan, setelah penetapan DCT, Bawaslu akan mengundang partai politik untuk menyosialisasikan jadwal dan aturan kampanye.
Tujuannya, jika ada pelanggaran kampanye, parpol dan para calon benar-benar memahami aturannya.
Guna meningkatkan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024 perlu adanya partisipasi public, termasuk dari media.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan masyarakat, termasuk media memahami perannya demi terwujudnya pemilu yang berkualitas,” tegasnya.
BACA JUGA: Listrik Sebagian Wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat Padam, Kemungkinan Baru Normal Malam Ini
Melalui rapat koordinasi tersebut, juga diharapkan peran aktif media dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Antara lain dengan menyampaikan informasi terbaru tentang Pemilu yang valid.
Kemudian, berperan dalam mengontrol dan mengawasi tahapan yang sesuai aturan.
Hal itu untuk menangkis adanya berita hoax atau yang tidak sesuai dengan kenyataan.
BACA JUGA: BMKG Sebut Musim Penghujan di Lampung Mulai November 2023
Sementara Akademisi Universitas Tulang Bawang Dr. Mieke Yustia Ayu Ratnasari menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama.
”Termasuk media,”sebut Mieke Yustia Ayu Ratnasari yang menjadi salah satu narasumber.
Pesan senada disampaikan Hairudin dari PWI Lampung Timur dan Karno Ahmad Satarya selaku Korwil Pehimpunan Pemilih Indonesia. (*)