METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro sudah menyiapkan alokasi sana untuk anggaran penyelenggaraan sekitar Rp 13,6 Miliar lebih.
Alokasi dana anggaran tersebut akan dipergunakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Ketua KPU Kota Metro, Nurris Septa Pratama mengungkapkan, nilai Rp 13,6 miliar lebih tersebut telah disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Jadi dari hasil diskusi kita sampai penandatanganan NPHD nota kesepahaman, anggaran untuk pilkada 2024 itu sebesar Rp 13.607.923.530. Itu anggaran yang sudah disepakati guna mendukung dan menyukseskan Pilkada 2024," ujarnya.
Dikatakan Septa, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pilkada mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai pemilihan.
"Itu sudah kita sesuaikan ya bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Anggaran itu nanti kita gunakan sejak dari proses pendaftaran, verifikasi, terus rekrutmen penyelenggara pemilu juga termasuk sosialisasi. Honor KPPS dan petugas coklit juga itu masuk. Semua proses masuk dalam anggaran tersebut," jelasnya.
Ia menuturkan, saat ini pihaknya mulai menyusun jadwal serta menyiapkan pemantauan pemilu, dan luncurkan pilkada yang dijadwalkan pada 17 April 2024 mendatang.
"Jadi setelah jadwal di 2024 ini ditetapkan, KPU sudah mulai mempersiapkan prosesnya. Salah satunya itu launching pilkada yang akan dilakukan serentak di provinsi Lampung pada 17 April 2024," imbuhnya.
BACA JUGA:Wajib Tahu, Ini Cara Menjaga Kesehatan Kulit Agar Tetap Glowing Selama Bulan Puasa
Septa mengatakan, pihaknya belum menggunakan anggaran tersebut untuk proses pilkada. Pihaknya sudah menerima sekitar 40 persen atau sekitar Rp 5 miliar.
"Kalau untuk realisasinya itu masih 0 persen. Kita belum gunakan sama sekali karena kami masih menyelesaikan proses pemilu dan Alhamdulillah sudah selesai. Nah, minggu ini kita baru akan membuat rapat bersama teman-teman KPU mengenai persiapan-persiapannya," terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terkait dengan sisa anggaran yang belum dicairkan.