RADARLAMPUNG.CO.ID - Guna meningkatkan perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kemenko PMK bersama Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemprov Lampung serta 15 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Rabu, 17 Juli 2024 di Bandar Lampung.
Hal itu dilakukan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Sebagai implementasi Inpres Instruksi tersebut lantas dilakukan monev oleh Tim Koordinasi Inpres 1/2022 di Lampung.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekdaprov Fahrizal Darminto, Sekda SE Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainya dengan tujuan melihat capaian implementasi Inpres 1/2022.
BACA JUGA:Golkar Lampung Klaim Sudah Setor 10 TT LHKPN Aleg ke KPU Provinsi
Monev yang ditujukan kepada kepala daerah tersebut membedah satu-persatu capaian dan tantangan dalam pelaksanaan JKN di daerah.
Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Niken Ariati menyampaikan, berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Juli 2024, jumlah peserta JKN yang terdaftar mencapai 274,14 juta jiwa (97,66%) dari jumlah penduduk Indonesia.
Sedangkan untuk wilayah di Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten/kota telah mencapai UHC 98,46% dari jumlah penduduk yang ada.
"Capaian positif dari Lampung salah satunya adalah capaian Universal Health Coverage (UHC) yang menunjukkan komitmen Kabupaten/Kota di Lampung pada jangkauan dari Universal Health Coverage (UHC)," katanya.
BACA JUGA:Pemkab Tanggamus Usulkan Pembangunan 4 Pelabuhan Angkutan Barang dan Orang di Kawasan Pesisir
"Selain UHC, kita juga perlu fokus pada aspek kepesertaan aktif JKN, yaitu berdasarkan data rata-rata sekitar 67,85% kepesertaan penduduk yang aktif di Provinsi Lampung, angka ini jauh di bawah rerata nasional yang saat ini berjumlah 76,70%," katanya.
Deputi Direksi Wilayah III Yudi Bastia menyebut, hasil monev BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III menunjukkan dari 15 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung masih terdapat satu kabupaten yang belum mencapai Universal Health Coverage (UHC), yaitu Tulang Bawang Barat (86,25%).
“Tentu ini menjadi capaian dari Lampung dengan mewujudkan UHC 98%, kemudian tantangan dalam mewujudkan keaktifan peserta minimal 85% sesuai RPJMN," ucapnya.
"Tetapi kami yakin dengan telah adanya komitmen dari Pemda Lampung dan seluruh stakeholder, hal tersebut dapat terwujud di tahun 2024 ini,” ujarnya.