METRO, RADARLAMPUNG.CO.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Wilayah di Kota Metro akan dibekali surat tugas saat melakukan pengawasan di lokasi kampanye.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo, mengatakan, seluruh ASN setingkat Kepala Wilayah yang akan melaksanakan tugas untuk pemantauan kampanye mesti dibekali dengan surat tugas. Di mana surat tugas tersebut telah ditandatangani oleh Sekda.
"Kepala wilayah itu seperti camat ataupun lurah. Jadi nanti mereka akan dibekali surat tugas. Jadi semuanya harus mendapatkan izin dari Sekda. Ketika Bawaslu melakukan pengecekan di lapangan, mereka sudah mengantongi surat tugas," katanya saat diwawancara usai operasi mantap Praja di halaman Polres Kota Metro.
Ia menuturkan, ASN yang akan melakukan pengawasan di tempat kampanye dan tidak membawa surat tugas, akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Pemkab Mesuji Terima Bantuan untuk Korban Bencana dari Kemensos RI
BACA JUGA:Aliansi Lampung Menggugat Sampaikan Pernyataan Sikap Atas Kunjungan Jokowi
"Kalau tidak mengantongi surat perintah tugas, sanksi tegas sudah menanti. Kalau untuk sanksi, itu ada ketentuannya," ujarnya.
Karena itu, Sekda juga menekankan kepada seluruh ASN di Kota Metro untuk tetap bersikap netral menjelang pemilihan kepala daerah.
"Untuk ASN, patuhi ketentuan undang-undang bahwa ASN itu harus netral. Meskipun ASN punya hak pilih tetapi di lapangan harus tetap netral," tukasnya.
Bangkit mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan personil Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melancarkan tugas kepolisian.
BACA JUGA:Polres Pesbar Laksanakan Apel Gelar Pasukan Jelang Pilkada 2024
BACA JUGA:Gerindra Lampung Umumkan 15 Cakada untuk Pilkada 2024, Ini Daftar Lengkapnya
"Untuk pengamanan Pilkada serentak, dari sisi personil Polres sudah siap, iya akan dibantu juga oleh Pol PP. Untuk lalu lintas juga akan dibantu Kasat Lantas dan Dishub Kota Metro. Besok sudah mulai dipersiapkan," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho mengatakan, kepolisian akan melakukan pengamanan melekat di sejumlah objek vital. Hal tersebut untuk menciptakan kondusifitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Untuk pengamanan Pilkada ini, personil yanh dikerahkan sekitar 300 personil. Semuanya akan dilibatkan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan selesai. Pengamanan juga akan didukung oleh stakeholder terkait seperti TNI dan dari pemerintah daerah juga," ungkapnya.