BACA JUGA:Sosok Dua Polwan Cantik yang Menjadi Kapolsek Perempuan di Polres Lampung Selatan
Bahkan pihak rumah sakit telah memutus kontrak dengan rekanan, PT Putra Parma, yang sebelumnya memenangkan tender pada Agustus 2024.
Proyek ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol arah kebijakan kesehatan Pemprov Lampung.
Mangkraknya gedung nuklir, mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam eksekusi proyek strategis.
Penambahan waktu kontrak dengan penalti 1 permil dari nilai kontrak, ternyata tidak cukup untuk mendorong penyelesaian.
BACA JUGA:33 Perusahaan Ikuti Instruksi Gubernur Lampung Tentang Harga Dasar Singkong
Bahkan perubahan teknis dalam aturan jarak radiasi oleh BAPETEN dijadikan salah satu alasan molornya pekerjaan, tanpa penjelasan bagaimana mitigasinya dilakukan sejak awal.
Konsekuensinya, selain kerugian anggaran dan waktu, RSUDAM terancam gagal menjadi rumah sakit pengampu nasional kanker secara utuh karena infrastruktur pendukung tak kunjung siap.
“Ya benar, bangunan belum selesai. Sudah dilakukan pemutusan kontrak,” ujar Sabariah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek gedung nuklir RSUDAM, saat dikonfirmasi Kamis, 15 Mei 2025.
Sabariah menjelaskan, proyek yang telah mencapai 76 persen ini diberikan tambahan waktu 50 hari kerja dari 31 Desember 2024.
BACA JUGA:Promo Indomaret Double Hemat, Ada Diskon Sabun Cuci Piring Rp 9 Ribu
Namun tetap gagal diselesaikan. Kini, sisa pengerjaan direncanakan akan ditender ulang.
Padahal, keberadaan gedung nuklir ini sangat krusial untuk menunjang operasional alat kedokteran nuklir yang akan datang dari pemerintah pusat.
Jika tidak siap, Lampung bisa dicoret dari daftar penerima alat, yang notabene sangat vital untuk diagnosa dan terapi penyakit kanker.