RADARLAMPUNG.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang melalui Komisi III melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pengerjaan perbaikan jalan di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung.
Dalam kegiatan itu, DPRD menyoroti kinerja rekanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena hasil pengerjaan dinilai tidak sesuai harapan.
Komisi III DPRD menilai proyek rekonstruksi jalan senilai Rp8,4 miliar tersebut banyak menemukan ketidaksesuaian, khususnya pada ketebalan lapisan Base A.
Panjang jalan yang diperbaiki 2,3 kilometer dengan lebar 3,5 meter, namun ketebalan Base A di beberapa titik tidak sesuai kontrak, antara lain STA 1.000 hanya 19 cm, STA 150 sekitar 4 cm, STA 800 sekitar 11 cm, dan STA 440 hanya 10 cm.
BACA JUGA:Empat Kasus Korupsi di Way Kanan Masih Bergulir, Kepala Kampung Bisa Jadi DPO
Ketua Komisi III DPRD Tulang Bawang, Yunardi Hasan KS, menegaskan ketebalan Base A seharusnya 24 cm di seluruh jalan sesuai kontrak, sehingga temuan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran standar.
Yunardi juga menyoroti pengawasan dari Dinas PUPR dan konsultan pengawas yang dianggap lalai, sehingga proyek yang menggunakan APBD 2025 ini tidak terkontrol dengan baik.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Tulang Bawang, Aliansyah, menyatakan kekecewaannya atas hasil pekerjaan dan lemahnya pengawasan, termasuk konsultan pengawas yang baru mulai memantau setelah satu bulan pengerjaan.
Pengawas Bina Marga dari Dinas PUPR Tulang Bawang, Agung, mengakui kekurangan dalam pengawasan dan berjanji akan mengecek serta memperbaiki semua titik STA mulai Base A hingga hotmix setelah proyek selesai.
BACA JUGA:Rp374 Miliar Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung Selesai Ditender
Sementara itu, Direktur CV Rekasa Berdikari Mandiri, Chandra, sebagai kontraktor pelaksana, menyampaikan bahwa seluruh catatan temuan lapangan akan segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai rekomendasi.
DPRD Tulang Bawang meminta seluruh rekanan proyek infrastruktur di wilayah setempat untuk bekerja serius sesuai kontrak dan menekankan agar Dinas PUPR memberikan pengawasan ketat karena proyek menggunakan APBD.