RADARLAMPUNG.CO.ID - Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 15 persen.
Usulan tersebut didasari atas perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Ketua Umum FPSBI-KSN, Yohanes Joko Purwanto, menegaskan praktik politik upah murah di Indonesia telah memiskinkan pekerja.
Ia menilai sistem kapitalisme yang melandasi kebijakan pengupahan membuat buruh terjebak pada upah minimum tanpa peningkatan berarti meski memiliki masa kerja dan prestasi.
BACA JUGA:BGN Tetapkan Lokasi 36 SPPG di Daerah Terpencil Lampung Layani 15.451 Penerima Manfaat
“Kalau melihat politik upah murah dengan sistem kapitalisme di Indonesia, praktiknya membuat kita semua miskin,” kata Joko di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa, 11 November 2025.
“Yang terjadi kemudian adalah sistem kerja kontrak dan outsourcing, banyak hal yang tidak berpihak kepada buruh, termasuk soal upah,” lanjutnya.
Menurutnya, UMP seharusnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atau standar upah terendah, bukan patokan tunggal seluruh perusahaan.
“Harus ada kontrol kuat dari pemerintah, kalau tidak, buruh akan tetap digaji setara UMP meski telah lama bekerja,” ujarnya.
BACA JUGA:Dewan Nilai Program PTSL di BPN Lampung Selatan Gagal
Ia menilai pengawasan terhadap kebijakan upah juga masih sangat lemah.
FPSBI-KSN mengusulkan kenaikan 15 persen karena rata-rata inflasi dan pertumbuhan ekonomi Lampung dari Januari hingga November 2025 mencapai lebih dari 8,5 persen.
Kenaikan tersebut juga memperhitungkan indeks tertentu dan kebutuhan keluarga dengan dua anak (K2).
“Menurut Mahkamah Konstitusi, UMP harus memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” terangnya.