Sebab, penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Wali Kota Bandar Lampung serta disusun berdasarkan ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
“Nanti penetapan ini otomatis akan dipublikasikan oleh provinsi. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, silakan menempuh mekanisme yang ada. Namun perlu ditegaskan, keputusan ini sudah sah, sudah ditandatangani Wali Kota, dan disusun sesuai aturan dari Kementerian,” katanya.
Dengan penetapan UMK tertinggi di Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap iklim ketenagakerjaan tetap kondusif, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha dapat terjaga, serta roda perekonomian daerah tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.(*)