Tak hanya menjaga kinerja, kebijakan WFH ini juga diharapkan mampu mendorong efisiensi anggaran daerah, terutama dari pengurangan biaya operasional kantor seperti listrik dan penggunaan perlengkapan kerja.
Selain itu, perjalanan dinas juga akan ditekan dan dialihkan ke pertemuan daring. Hasil efisiensi tersebut nantinya akan menjadi bahan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Karena WFH, kita akan lebih banyak menggunakan zoom meeting dan kegiatan online. Nanti hasil penghematan tersebut akan dihitung untuk penataan dalam APBD Perubahan,” pungkasnya.