RADARLAMPUNG.CO.ID — Program bantuan 500 unit alat pengering hasil pertanian (dryer) yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga 2028 mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai program tersebut berpotensi besar mendorong hilirisasi desa dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, asalkan penyalurannya tepat sasaran serta disertai pengawasan yang jelas.
Menurutnya, bantuan dryer tidak boleh hanya menjadi proyek bagi-bagi alat tanpa evaluasi terhadap manfaat dan produktivitas penerima bantuan.
Pemprov Lampung diminta memastikan alat tersebut benar-benar dikelola pihak yang memiliki kapasitas dan komitmen mengembangkan usaha pertanian di desa.
“Iya, kalau kita lihat dari konteks pembangunan ekonomi lokal, program yang dihadirkan oleh Pemprov Lampung ini tentu menjadi sebuah pengungkit. Ini akan menjadi sebuah awalan untuk menggeser pola ekonomi desa, yang sebelumnya mungkin hanya sebagai penghasil komoditas, menuju desa yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan alat pengering dapat menciptakan efek berganda atau strategi ganda bagi perekonomian desa.
Aktivitas pascapanen yang selama ini banyak terpusat di luar desa, menurutnya, dapat mulai berkembang di tingkat lokal sehingga membuka peluang munculnya unit-unit usaha baru berbasis pertanian.
“Strategi ini membuka ruang bagi tumbuhnya BUMDes, koperasi desa, jasa distribusi lokal, hingga pengolahan hasil pertanian skala kecil. Jadi bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa secara keseluruhan,” katanya.
BACA JUGA:Dosen Universitas Teknokrat Bekali Siswa SMK Muhammadiyah 1 Metro Ilmu Affiliate Marketing
Namun demikian, ia menekankan keberhasilan program sangat bergantung pada mekanisme penyaluran dan pengelolaan bantuan. Pemprov diminta tidak sekadar membagi alat secara merata tanpa memperhitungkan kesiapan penerima.
Menurutnya, bantuan dryer harus diberikan kepada kelompok atau lembaga desa yang benar-benar mampu memaksimalkan pemanfaatannya agar menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi desa.
“Tidak cukup alat tersebut hanya disalurkan secara merata, tetapi penerima juga harus mendapat mandat yang jelas terkait pengelolaannya,” tegasnya.
Karena itu, ia merekomendasikan Pemprov Lampung menyiapkan skema kelembagaan yang jelas di tingkat desa. Mulai dari mekanisme pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi produktivitas alat agar bantuan tersebut tidak mangkrak dan benar-benar menghasilkan perputaran ekonomi di desa.
BACA JUGA:Anggotanya Tewas Tertembak, Kapolda Lampung Perintahkan Tangkap dan Tak ada Toleransi Pelaku Begal