Rafieq menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui rapat dan pembahasan kebijakan semata. Menurutnya, langkah nyata di lapangan menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:Realisasi PBB-P2 Metro Macet di Angka 12,9 Persen, Sisa Pokok Pajak Tembus Rp5,28 Miliar
Ia juga menilai pemerintah harus bergerak sejak muncul gejala kenaikan harga, bukan setelah kondisi semakin membebani warga. Karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan intervensi langsung di pasar.
“Kalau pemerintah baru bergerak setelah warga menjerit, itu terlambat. Inflasi harus dicegah sejak gejalanya terlihat. Maka kami bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID harus hadir langsung di pasar untuk memastikan kebijakan benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gerakan penetrasi pasar di Metro merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara serentak oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 kabupaten/kota.
Pelaksanaan kegiatan tersebut turut melibatkan Bulog, Bank Indonesia, dan TPID guna memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi bahan pangan.
Menurut Rafieq, konsep penetrasi pasar pada dasarnya menghadirkan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok berharga lebih terjangkau ketika terjadi gejolak harga di pasaran.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran program ini bukan untuk mengganggu aktivitas pedagang, melainkan membantu menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Rafieq juga mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut secara bijaksana dengan membeli kebutuhan sesuai keperluan rumah tangga dan menghindari pembelian berlebihan. Ia turut mengajak warga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran.(*)