BACA JUGA:Pasca Sidak Gubernur-Kajati, Pemprov Lampung Matangkan SE Transparansi Program MBG
"Pengerjaan beriringan dengan pembebasan lahan, jadi pelaksana bekerja di lahan yang sudah bebas saja. Wajar kalau terlihat melompat-lompat. Sejauh ini masyarakat kooperatif dan tidak ada penolakan," jelasnya.
Kontraktor Terjepit Harga Solar, Pemprov Tunggu Pusat
Di tengah target percepatan, proyek jalan Lampung dihantam tantangan berat: lonjakan harga solar industri akibat gejolak harga minyak dunia.
Kondisi ini membakar biaya operasional alat berat di lapangan dan mencekik para kontraktor.
Meski begitu, Pemprov Lampung mematok sikap tegas.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Siap Dukung Target Prabowo Produksi Bioetanol dari Singkong
Pekerjaan dilarang berhenti karena seluruh proyek telah mengikat kontrak resmi.
Terkait desakan penyesuaian harga (eskalasi), Pemprov Lampung telah bersurat ke pemerintah pusat dan kini menunggu keputusan Kementerian Keuangan.
"Kalau ada kebijakan eskalasi dari pusat, tentu disesuaikan. Tapi selama belum ada keputusan, kita tetap mengacu pada nilai kontrak yang berlaku. Pekerjaan tidak boleh berhenti," pungkasnya.
Sebaran 18 Paket Jalan Dana Pinjaman Pemprov Lampung
Proyek jalan dana pinjaman ini mengepung 11 kabupaten/kota di Lampung (Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Bandar Lampung).
BACA JUGA:Retribusi Pemprov Lampung Semester I 51,8 Persen, Sekda Marindo Minta OPD Gali Potensi PAD
18 Ruas Jalan Strategis yang Digarap;
Kalirejo – Pringsewu
Jabung – Simpang Labuhan Maringgai